Jaga Netralitas ASN di Pemilu 2024, PPK Seluruh Indonesia Tandatangani Pakta Integritas

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyaksikan penandatanganan pakta integritas Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam Rapat Koordinasi Bawaslu dan Kepala Daerah, dalam Mewujudkan Netralitas ASN Pada Pemilu dan Pemiliham Serentak 2024 di Bali. (ist)

BACAMALANG.COM – Bawaslu menginisiasi penandatanganan pakta integritas Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK) seluruh Indonesia dalam menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilu dan Pemilihan 2024.

Pakta integritas ini nantinya akan disosialisasikan oleh PPK terhadap jajaran ASN untuk senantiasa mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang jujur, adil, serta demokratis.

Penandatanganan diwakili oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer yang disaksikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu Puadi, Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Kemendagri Bahtiar, Staf Ahli Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan RB Muhammad Imaduddin, serta Deputi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN Otok Kuswandaru.

Dalam sambutannya Bagja menegaskan, deklarasi netralitas ASN ini merupakan upaya Bawaslu dalam melakukan fungsi pencegahan. Pelanggaran netralitas ASN yang dari tahun ke tahun selalu meningkat diharapkan bisa tereduksi melalui deklarasi ini. Dia juga berharap para gubernur, Pj gubernur yang merupakan PPK menjaga sekaligus menyosialisasikan netralitas ASN kepada para jajarannya.

“Kami ingin bapak ibu selaku PPK bekerjasama dengan Bawaslu provinsi untuk melakukan sosialisasi netralitas ASN,” tegas Bagja dalam Rapat Koordinasi Bawaslu dan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Netralitas ASN Pada Pemilu dan Pemiliham Serentak 2024 di Bali, baru-baru ini.

Menurutnya, keberpihakan ASN dalam pemilu dan pilkada hanya terletak pada saat mencoblos di bilik suara, selebihnya tidak boleh menampakkan keberpihakannya. Bagja mengatakan para ASN adalah pejabat atau pegawai yang melakukan penyediaan dan fasilitas publik bagi masyarakat tanpa memandang masyarakat adalah anggota partai politik tertentu atau masyarakat yang melakukan pilihan tertentu. Maka prinsip dasarnya adalah non-diskriminatif dalam pelayanan publik.

“Ini harus dijaga kita bersama untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia,” katanya.

Sebagai pembicara utama dalam rapat koordinasi kali ini, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Kemendagri Bahtiar mengatakan, pemerintah mendukung penuh upaya yang dilakukan lembaga pengawas pemilu. Menurutnya, penegakan netralitas ASN tidak mudah, perlu komitmen bersama semua elemen bangsa untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

“Tentu Kemendagri, kami mendukung seratus persen upaya penegakan netralitas ASN dari waktu ke waktu,” katanya.

Hadir dalam rapat koordinasi kali ini Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra, Sekda Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani, Sekda Riau SF Hariyanto, Deputi Pelksana Teknis Bawaslu La Bayoni, para Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu se-Indonesia serta perwakilan provinsi.

Berikut butir-butir isi pakta integritas yang ditandatangani para PPK seluruh Indonesia:

  1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan 2024
  2. Menghindari konflik kepentingan dengan tidak melakukan praktik-praktik intimidatif dan ancaman kepada ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada peserta pemilu dan pemilihan
  3. Menggunakan medsos secara bijak, tidak digunakan untuk mendukung peserta pemilu dan pemilihan tertentu dan tidak melakukan kampanye hitam, menyebarkan ujaran kebencian, serta berita bohong.
  4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. (*/had)