Jaksa Agung Perintah Kajati hingga Kajari Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Foto : Jaksa Agung Burhanuddin. (ist)

BACAMALANG.COM – Guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M memberikan perhatian penuh terhadap pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan.

Pengarahan Jaksa Agung terkait mafia tanah dan mafia pelabuhan ini, disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan beserta pejabat utama Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan beserta jajarannya, pada Kamis (25/11/21) lalu di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Burhanuddin menuturkan, bahwa keberadaan para mafia tersebut sangat meresahkan dan berimplikasi terhadap terhambatnya proses pembangunan nasional, menurunkan daya saing serta rentan memicu konflik sosial.

“Saya minta Jaksa bukan hanya melakukan penindakan, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi dan mencari penyebab mengapa praktek para mafia tersebut tumbuh subur sampai saat ini, seakan telah menjadi bagian dari ekosistem dan membuat masyarakat menjadi permisif akan hal tersebut,” tegas Jaksa Agung.

Hal mencengangkan lagi, diketahui para mafia ini juga terindikasi telah berafiliasi dengan oknum-oknum pada berbagai lembaga pemerintah.

“Atas dasar hal tersebut, problematika ini menjadi atensi khusus Jaksa Agung Republik Indonesia, karena Kejaksaan wajib hadir guna memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan. Oleh karenanya Jaksa Agung memerintahkan kepada para Kepala Satuan Kerja (Kajati dan Kajari) segera bentuk Tim Khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah,” perintah Jaksa Agung

Pembentukan tim ini juga memastikan perlindungan dan kepastian hukum pada warga masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah yang murni sengketa tanah antar warga, bukan diakibatkan oleh para mafia tanah yang bekerja sama dengan oknum pejabat.

Terlebih di tanah Sumatera Selatan banyak terkandung sumber daya alam, maka sangat rentan terjadi sengketa lahan akibat perbuatan para mafia tanah.

“Saya minta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan seluruh satuan kerja Kejaksaan Negeri segera membentuk Tim Khusus untuk mencermati dan mengawasi pemasukan negara dari sektor perpajakan, kepabeanan, cukai dan sumber daya alam,” tegas Jaksa Agung,” tandasnya.

Sejalan dengan pemberantasan mafia tanah, Jaksa Agung juga menaruh perhatian khusus pada pemberantasan mafia pelabuhan yang telah menghambat laju perekonomian.

“Ayo kita basmi para mafia tanah sampai akarnya! termasuk kepada para oknum pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat. Saya tidak segan menyeret mereka ke meja hijau dan membenamkannya ke dalam penjara, bahkan jika sekalipun ada pegawai kejaksaan yang terlibat,” penegasan Jaksa Agung.

Jaksa Agung RI memastikan mafia pelabuhan tak lagi berkutik, dan tunjukan kepada masyarakat bahwa Kejaksaan bukan hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. (why)