JPD – FISIP UB Menggelar Diskusi Virtual Posisi Perempuan dalam Politik Lingkungan

Caption : Gelar Diskusi Virtual Posisi Perempuan dalam Politik Lingkungan. (ist)

BACAMALANG.COM — Lakukan sinergi JPD (Jaringan Perempuan Desa) dan FISIP UB (Universitas Brawijaya) menggelar Diskusi Posisi Perempuan dalam Politik Lingkungan, Sabtu (11/9/2021) secara daring.

“Ekofeminis menempatkan perempuan bukan hanya rahim peradaban. Lebih dari itu, sifat perempuan juga menjadi sosok yang merawat dan menjaga keseimbangan alam,” tegas salah satu pemateri, Resya Famelasari.

Seperti diketahui, bersama Jaringan Perempuan Desa, Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), menggelar Bincang Perempuan bertajuk ”Politik Lingkungan: Dimana Posisi Perempuan?” Sabtu (11/9/2021).

Gelar kegiatan yang dilakukan secara daring itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melalui transfer knowledge untuk kelompok perempuan.

Lebih lanjut, ia mengatakan, ketika alam mengalami perubahan karena tangan manusia akibat dominasi dan eksploitasi yang berlebihan, perempuan juga memiliki peran penting.

Hal ini sebagaimana yang dilakukan pendampingan di Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, yang memiliki aturan ketat mengenai penebangan pohon.

”Di Desa yang berada di Malang Selatan itu, jika ada orang yang menebang liar 1 pohon, maka harus mengganti dengan menanam 10 pohon,” terangnya.

Yang demikian itu, lebih lanjut terangnya, hal ini dilakukan agar kelangsungan hidup masyarakat tidak terancam, dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem sekitar.

Sementara itu, Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP, M.IP, Dosen Ilmu Politik UB, menambahkan bahwa alam merupakan rumah.

Alam menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Harmonisasi dalam menjaga alam dengan melakukan sedekah bumi merupakan salah satu menjaga keseimbangan antara alam dan manusia.

Lebih lengkap ia menerangkan, salah satu kebijakan dalam distribusi tanah menjadikan subordinasi bagi perempuan.

Sehingga berbagai kebijakan kurang melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan maupun sasaran kebijakan.

”Seperti kebijakan UU Pemdes, aliran dana desa dan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dikhawatirkan mengalihfungsikan desa sebagai lumbung pangan nasional karena beralih fungsi dengan satu desa satu wisata,” pungkasnya. (*/had)