Kasus RPH, Kejari Kota Malang Periksa Tersangka AM di Rutan Medaeng

Rutan Medaeng Surabaya. (ist)

BACAMALANG.COM – Tersangka AM (49), yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Keuangan Perusahaan Daerah  Pemotongan Hewan (PD RPH), menjalani pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang di Rutan Medaeng.

“Pemeriksaan Tersangka AM, warga Jalan Dr. Wahidin Sudiro Jombang di Rutan Medaeng, karena tersangka terjerat  perkara lain,” jelas Kasi Intel Kejari Kota Malang Eko Budisusanto, S.H.

Masih kata Eko, tersangka terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi pada bulan November 2017 lalu. “Dasar dari RKAP tahun 2018 di mana terdapat poin mengenai investasi/penyertaan modal dari Pemkot Malang sebesar Rp 1,5 miliar. Kemudian terjadi pertemuan antara PD RPH yang diwakili oleh Plt PD RPH yaitu sdr. DD dengan tersangka AM sebagai Ketua Perkumpulan Revolusi Ternak Indonesia perihal penggemukan sapi,” lanjutnya.

Atas pertemuan tersebut, dibuat 3 perjanjian kerja sama antara PD RPH dan tersangka AM. “Atas perjanjian kerja sama tersebut, terdapat penyimpangan diantaranya, perjanjian tidak disertai dengan studi kelayakan investasi karena pada kenyataannya tersangka AM tidak memiliki usaha peternakan sapi/tidak memiliki usaha penggemukan sapi/tidak memiliki kandang pemeliharaan,” ujarnya.

Atas perjanjian yang telah disepakati, pembayaran tidak menggunakan penyertaan modal melainkan menggunakan Kas Perusahan dengan nominal sebesar Rp 245 juta, itupun untuk pembelian 10 ekor sapi. Selain itu, 3 kerja sama yang telah dibuat, PD RPH juga membeli bakalan sapi potong dari Tersangka AM, tetapi tidak dituangkan dalam perjanjian atau dokumen kontrak. Sehingga, jumlah total bakalan sapi potong yang telah dibeli oleh PD RPH dari tersangka AM baik yang tertuang dalam perjanjian maupun tidak sejumlah 95 ekor sapi seilai Rp 2,4 miliar lebih.

“Pada proses kerja sama tersebut, tersangka AM tidak melaksanakan kewajiban penitipan/penggemukan bakalan sapi sesuai dengan perjanjian dan non perjanjian. Namun, Tersangka AM hanya mendatangkan 65 ekor sapi dari total keseluruhan 95 ekor sapi yang telah disepakati. Sehingga, tersangka AM memiliki tanggungan berupa modal pembelian sapi dengan jumlah 30 ekor sapi senilai Rp.820 juta lebih”. Sambung Eko.

Akibat Perbuatan Tersangka AM yang tidakn melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1,4  miliar lebih, sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Tersangka AM yang disangka melanggar ketentuan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair: Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (him)