Kayat Hariyanto: Sejarah Tanah Bekas Hak Erfpacht Aneh

Foto: Ketua Tim Peradi Bersatu Malang Raya Kayat Hariyanto saat menjelaskan kepada awak media. (ist)

BACAMALANG.COM – Sengketa tanah Dusun Sumbersari Junggo Desa Tulungrejo Bumiaji Kota Batu, tidak terlepas dari sejarah tanah. Dalam hal ini warga menguasai, mengelolah, merawat, serta membayar pajak tidak terlepas dari sejarah tanah itu sendiri.

“Masyarakat Dusun Sumbersari Junggo Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu ini bukan tanpa sebab menguasai, mengelola, merawat dan membayar pajak, mereka punya alasan mengapa tanah yang terbengkelai puluhan tahun itu dikuasai,” ungkap Kuasa Hukum puluhan warga, Kayat Hariyanto, S.H., M.H di kantornya sesaat setelah menghadiri persidangan mediasi di Pengadilan Negeri Malang, Kamis (4/3/2021).

Menurutnya, tanah tersebut dahulunya merupakan tanah bekas hak Erfpacht seluas kurang lebih 13.000 meter sekian, atas nama warga negara asing karena masih jaman Belanda. Lalu kurang lebih tahun 1953 tanah tersebut diberikan kepada Desa setempat, mengingat situasi dan kondisi saat itu sehingga pemilik tidak lagi menguasai dan meninggalkan Indonesia.

Sejak itulah, kata dia, tanah tersebut dikelola oleh Desa dan warga masyarakat sekitar, masih ada saksi – saksi warga masyarakat yang sudah berumur serta cerita dari kakek nenek mereka bahwa lahan itu dulunya dikelola Desa dan warga.

“Jaman Orde Baru, tanah – tanah tersebut dibagi-bagi oleh Pemerintah kepada Pejabat – Pejabat seperti Oknum Gubernur Jawa Timur, Oknum Kepala Agraria, Oknum Panglima Kodam, serta Oknum Pejabat Parlemen masa itu,“ jelas mantan LSM di Kota Batu ini.

Bagaimana bisa, kata dia, tanah bekas hak Erfpacht yang telah dikuasai oleh Desa dan Masyarakat sekitar, dengan tangan besinya Pemerintah diduga telah menyalagunakan wewenangnya dengan membagi-bagi tanah bekas hak Erfpacht tersebut kepada oknum-oknum pejabat Pemerintah dan Politik, hal itu terang -terangan menyakiti rasa keadilan.

Seiring berlalunya waktu, para oknum pejabat – pejabat itu sadar dan memberikan kembali tanah – tanah yang diperolehnya dengan mengesampingkan keadilan tersebut kepada desa setempat dan alhasil tanah tersebut telah kembali kepada desa dan dikelola warga,“ katanya.

Namun, yang aneh, kata adik kandung Wakil Walikota Batu Punjul Santoso ini, ada oknum pejabat Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) tidak mengembalikan kepada desa setempat seperti oknum pejabat lainya melainkan memberikan kuasa mutlak kepada suami istri atas nama Anhar yang saat itu menjadi Advokat dan Istrinya yang bernama dokter widya untuk dijual.

“Jual beli itu merasa aneh dan janggal ketika tanah bekas hak Erfpacht perkebunan jaman belanda itu beralih ( jual beli ) dari penerima kuasa yaitu Anhar dan Widya kepada Widya sendiri, “ paparnya.

Itupun, dugaan pihaknya hanya sebagai syarat saja bahkan diduga tidak benar, mengapa demikian, tanya kayat, karena tidak ada satu saksipun yang melihat bahwa tanah tersebut di kuasai, dikelola, dirawat, dibayar pajaknya oleh dokter widya, sehingga masyarakat atau warga sekitar tetap menguasai lahan tersebut hingga saat ini serta sudah dipetak-petak menjadi tempat tinggal.

“Jika mereka mengklaim bahwa sebagai bukti klaimnya benar dengan menunjukkan Villa dilokasi lahan itu silahkan dibuktikan, siapapun boleh mendalilkan, dan benar seperti pendapat rekan kami Nuryanto, S.H., M.H dengan demikian maka tidak kami perbolehkan tanah tersebut diperjualbelikan sampai benar – benar hukum telah memutuskan tentang status tanah dimaksud,” pungkasnya. (*/yga)