Kilas Balik 2021 : Pandemi, Polah Petani dan Kelestarian

Pietra Widiadi. (ist)

Oleh : Pietra Widiadi

Dalam 2 tahun ini, sepertinya Bumi berhenti berputar. Kalaupun berputar didongkrak, didongkel dengan sangat kuat oleh kekuatan yang penuh peluh dan air mata.

Betapa tidak, bahwa saat pembangunan pada periode ke-2 dari era Jokowi, yang diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat para petani (baca kecil) lebih kuat akhirnya menjadi seperti tak akan kunjung tiba.

Apalagi harga kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari untuk hidup, tidak pernah menyesuaikan keadaan yang sulit, yang terjadi malah mempersulit.

Seperti saat ini, harga Cabai mencapai Rp 130 ribu per kilogram, tidak ada daya injak yang kuat sehingga harga terus menaik dari Rp 30 ribu, Rp 60 ribu kemudian menjadi Rp 130 ribu.

Sehingga cabai dan sambal, tiba-tiba menghilang dari meja-meja warung. Sementara, ternyata pada sisi petani harga petani yang mahal itu, tidak berpengaruh dari harga jual cabai nyaris tidak terkerek.

“Sama saja Mas,” kata pak Kir, petani apa saja (lahannya ditanami dengan tumpang sari dengan beragam jenis tanaman kebutuhan sehari-hari), minggu lalu di tegalnya.

Hal yang sama, komoditi lainnya seperti terong, dan tanaman sayur yang memang organik seperti kenikir, cintrong (yang tidak dilirik untuk bisa terjual), kemangi, daun singkong juga tidak memberikan nilai yang ciamik.

Sama saja, harga sehari-hari yang seikat tak lebih dari Rp 1.000. Sedangkan kopi, sudah habis baru musim bunga yang menuju pada kopi pentil yang masih hijau.

Jadi dalam satu tahun belakangan yang diharap, ada perubahan yang lebih nikmat, karena beranggapan pandemi berlalu ternyata tidak bergeming.

Pada kesulitan di pasar, dimana pada akhir tahun ini, harga komoditi pertanian menaik dengan sangat cepat, kelapa saja biasanya Rp 3.000 hari ini sudah Rp 12.000, kata cak Sueb penjaja sayur keliling.

Kalau Kita beli dari pemilik kelapa juga sama harganya, seperti di pasar, jadi saya bingung kulakan dimana. Apalagi, saat ini kalau badan udah meriang, dan sumer, udah nggak berani jalan karena takut kalau kenapa-kenapa.

Hulu-hilir, sama saja tidak ada baiknya. Memang ini adalah saat tersulit karena pendapatan hanya itu-itu saja, sedangkan kebutuhan sehari-hari hampir tak terbeli.

Pada olah tanaman pangan non padi, seperti kurang bergairah. Luas lahan 1 ha tanaman tebu yang biasa dilakukan oleh warga di Lereng Gunung Kawi, atau tanaman semi perkebunan Kopi dan ditambah tumpang sari untuk kebutuhan sendiri tidak mampu mencukupi hidup dalam 1 tahun.

Rata-rata pendapatan kurang (banyak) dari Rp 60 juta, sebagai batasan akhir pendapatan tidak kena pajak.

Sementara selain tanaman pertanian kecil, para keluarga petani kecil juga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.

Kebun yang ada sudah bukan jadi milik warga desa sendiri. Yang umumnya tidak begitu dirawat atau kalau tidak akses mendapatkan pakan di lahan-lahan yang ada tidak mencukupi untuk satu dusun sebanyak 75 KK di Ngemplak, Desa Sumbersuko, Wagir yang rata-rata setiap rumah tangga memiliki 1 atau 2, sapi atau kambing.

Belum lagi air yang berasal dari sumber air tidak lagi cukup untuk kebutuhan pengairan pertanian, atau memelihara ikan dalam kolam rumah tangga. Pada 5 tahun terakhir ini, terjadi penurunan debit air di sumber di Desa Sumbersuko, di Sumber Duk, di lereng Kawi sisi Timur di bawah beberapa peternakan besar sapi dan ayam, yang mengkonsumsi air cukup besar.

Dengan kondisi seperti itu, kalau ditanya apa resolusi pada tahun 2022, seperti menjawab angin saja.

Karena seperti tak tahu harus menyampaikan apa. Meski pada media sosial, dan masa yang ada pembangunan di negeri ini sepertinya bergerak dengan cepat, terutama sektor infrastruktur.

Sedang sektor pertanian kecil yang menghidupkan rumah tangga dengan lahan kecil, seperti tak terjadi apa-apa. Seperti berhenti, atau tidak ada perhatian dari siapa saja.

Di ranah nasional kebijakan dilahirkan terus, baik dari kalangan Organisasi Masyarakat Sipil maupun kalangan Sektor Publik dan Sektor Privat besar.

Seolah selalu saja, kebijakan yang ada, mereka anggap tidak cukup. Terutama perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Digagas dan selalu digagas dilindungi, lalu dimentahkan sendiri, lalu dikembangkan lagi, sementara para petani yang jumlahnya cukup besar, juga tidak peduli karena sibuk untuk mencukupkan diri sendiri.

Lalu, pertanyaannya resolusinya apa? Tentu berharap pemerintah benar-benar memberikan perlindungan pada rumah tangga kecil ini. Untuk mengatur harga cabai saja tidak mampu, bagaimana mau melindungi hak yang lebih hakiki.

*) Penulis : Pietra Widiadi adalah Founder Dial Foundation yang juga Pakar Pemberdayaan Masyarakat Alumnus FISIP Universitas Airlangga.

*)Tulisan ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksiĀ BacaMalang.com.