Komisi A DPRD Kota Malang Pertanyakan Ijin Joyo Agung Market

Foto : Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Harvard Kurniawan. (ist)

BACAMALANG.COM – Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Harvard Kurniawan pertanyakan ijin JAM (Joyo Agung Market) dan berencana memanggil Kepala OPD terkait.

“Apa status Joyo Agung Market, apakah dia masuk toko modern. Kalau masuk toko modern itu ada tiga kategorinya. Yaitu apakah minimarket, supermarket, dan hipermarket. Dia masuk yang mana, kalau masuk minimarket jelas salah dari luasan wilayahnya, kalau supermarket apakah syarat-syaratnya terpenuhi,” tegas Harvard saat ditemui, Senin (17/2/2020).

Seperti diketahui, keberadaan Joyo Agung Market yang ada di Kelurahan Merjosari masih menjadi sorotan. Pasalnya, selain telah banyak diperbincangkan lantaran belum dilengkapi izin, juga beredar kabar bahwa JAM akan dilaunching pada 20 Februari 2020 mendatang.

Selain itu, satu hal yang menjadi sorotan adalah tentang status JAM itu sendiri, apakah termasuk pasar moderm atau pasar tradisional.

Harvard menuturkan, meskipun saat ini pihak JAM telah bisa menunjukan IMB nya, perlu ada kejelasan terkait status JAM.

Dipaparkannya, ada beberapa hal lain berkaitan dengan organisasi perangkat daerah juga menjadi sorotannya. Beberapa diantaranya seperti lingkungan, keberadaan pasar yang ada di sekitar Joyo Agung Market, parkir dan beberapa hal lainnya. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya juga akan memanggil beberapa OPD terkait.

“Terus kalau ijin yang lain seperti limbah, kami juga ingin memanggil DLH. Namun sebelum itu, sebenarnya kami juga ingin memanggil DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Malang, bahwa perizinannya ini sekarang sudah sampai mana. Ketika sudah, kami akan panggil DLH, Dishub terkait parkir, lalu kami akan panggil Bapenda, lalu Diskoperindag terkait statusnya tadi itu apa. Ya memang kalau dilihat pasarnya modern. Tetapi substansinya disana yang dijual itu sama seperti yang dijual di pasar tradisional,” jelas dia.

Harvard juga menegaskan, bahwa hal itu sudah jelas menyalahi aturan. Pihaknyapun dalam hal ini juga mempertanyakan peran Satpol PP Kota Malang sebagai penegak Perda.

“Yang substansi bagi saya, terlepas itu ijinnya selesai atau tidak, yaitu jarak, bahwa disana ada Pasar Dinoyo. Kenapa kemudian Kota Malang menetapkan ada titik kemudian ada Pasar Gadang, Pasar Kebalen dan pasar lainnya, itu kan pasar-pasar rakyat ini biar rame,” jelasnya.

Diungkapkannya, jika kemudian disana ada yang notabene jualannya sama dengan Pasar Dinoyo, bagaimana jualan di Pasar Dinoyo nasibnya. Pihaknya membutuhkan penjelasan dari eksekutif.

Selain itu, pemanggilan OPD bersangkutan yang ia rencanakan juga dimaksudkan agar segera ada langkah tegas yang dilakukan jika memang terbukti ada pelanggaran terkait keberadaan JAM.

“Makanya itu, kami ingin segera memanggil OPD terkait untuk duduk bersama membahas masalah ini. Kalau memang terbukti hal-hal tersebut tidak bisa dipenuhi, barulah mungkin kami bisa merekomendasikan Satpol PP sebagai penegak Perda untuk bisa memberi sanksi,” terang Harvard memungkasi. (yog/had)