Komisi Nasional Disabilitas Dilantik, Akademisi UB: Utamakan Sektor Pemerintahan

Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Slamet Tohari MA. (ist)

BACAMALANG.COM – Presiden Joko Widodo resmi melantik tujuh anggota Komisi Nasional Disabilitas, Rabu (1/11/2021). Pelantikan ini mendapat tanggapan dari dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Slamet Tohari MA.

Dia berharap para anggota komisi mampu melaksanakan tugas sesuai dengan Amanah Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. “Pertama tentu mereka harus mampu melaksanakan tugas sebagaimana Amanah UU nomor 8 tahun 2016,” tuturnya, Rabu (1/12/2021).

Selanjutnya, pria yang aktif di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya ini mendorong Komisi Nasional Disabilitas mampu memperjuangkan pemenuhan hak difabel di setiap sektor. “Yang paling utama di sektor pemerintahan, khususnya di setiap Kementerian bisa memenuhi hak difabel terhadap pelayanan,” paparnya.

Pria yang akrab disapa Amek ini menilai, komisi yang baru dilantik tersebut harus punya target dulu pada tahun pertama terutama pelaksanaan hak difabel di sektor pemerintahan, karena selama ini belum inklusif.
Staf pengajar UB ini mempunyai harapan besar kepada tujuh anggota Komisi Nasional Disabilitas. “Salah satunya mampu bekerja dengan maksimal dan mampu mendorong nilai-nilai inklusifitas terimplementasi, dan jika setidaknya sebelum bisa ke semua lapisan masyarakat minimal di pemerintahan dulu,” pungkasnya.

Tujuh anggota Komisi Nasional Disabiltas yang baru dilantik Presiden Jokowi yaitu Dante Rigmalia sebagai ketua merangkap anggota; Deka Kurniawan sebagai wakil ketua merangkap anggota; Eka Prastama sebagai anggota; Kikin Purnawirawan sebagai anggota; Fatimah Asri Mutmainah sebagai anggota; Jonna Arman Damanik sebagai anggota dan Rachmita Harahap sebagai anggota. (ned/lis)