Konsekuensi Pasar Uang yang Tidak Terorganisir Pada Pedesaan di Negara Berkembang

ilustrasi. (ist)

Oleh : Gladystia Jessica Putri Cikita, Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang

Indikasi adanya pasar uang yang tidak terorganisir di negara berkembang dapat kita lihat melalui sumber utama kredit pada negara tersebut. Pada negara berkembang sumber utama kredit terdiri dari rentenir dan pengelola bank dalam negeri. Lebih parahnya lagi adanya fakta bahwa banyak dari kelompok non-profesional yang berani untuk memberikan kredit utamanya pada sektor yang ada di pedesaan. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya  terdiri dari tuan tanah, pegadaian, agen komisi, bahkan teman ataupun kerabat sehingga semuanya dapat dikatakan telah bertindak sebagai sumber kredit dalam berbagai tingkat kepentingan.

Gambaran lebih jelas mengenai Lembaga keuangan yang ada di pedesaan akan ditunjukkan pada gambar berikut :

Sumber : S. Ghatak (1976) Rural Money Markets in India, (New Delhi, Macmillan).

Sebagai penunjang pada pembahasan sebelumnya berikut juga disajikan bagan Lembaga keuangan yang tidak terorganisir :

Sumber : S. Ghatak (1976) Rural Money Markets in India, (New Delhi, Macmillan).

Selanjutnya kita akan mencoba menelaah apa alasan dibalik berkembangnya Lembaga keuangan yang tidak terorganisir di pedesaan ? Nyatanya lembaga keuangan tersebut dapat beroperasi karena beberapa alasan diantaranya yakni umumnya pada negara berkembang kredit yang diberikan oleh rentenir dipergunakan untuk pengeluaran keluarga dari pihak peminjam. Dimana pinjaman konsumsi semacam itu tidak tersedia dari bank komersial atau koperasi yang beroperasi di sektor pedesaan negara berkembang. Sehingga masyarakat akan cenderung untuk melakukan pinjaman pada pihak rentenir disbanding dengan bank komersial. Alasan lain yang membuat Lembaga keuangan semacam ini berkembang atau banyak diminati adalah adanya fleksibilitas yang dapat dikatakan ekstrem pada Lembaga mereka dalam menjalankan operasinya. Hal ini berbeda dengan bank komersial yang cenderung memiliki sifat lebih terikat.

Masuk pada inti pembahasan pada penulisan artikel ini kita akan mencoba memahami apa saja konsekuensi yang ditimbulkan atau konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari adanya Lembaga keuangan yang tidak terorganisir pada pedesaan khususnya yang ada di negara berkembang.

Salah satu konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat dari terbelakangnya Lembaga uang tak teorganisir yang tidak mempunyai spesialisasi khusus di bidang kredit atau peminjaman uang contohnya adalah kebijakan sewa tanah. Dimana sitematika dari diterapkannya sistem ini yakni pemilik tanah menyewakan tanah untuk setidaknya satu siklus produksi penuh, dan jumlah panen bersih (total panen kotor dikurangi benih yang diperlukan untuk penaburan berikutnya) dibagi antara pemilik dan penyewa atas dasar yang disepakati bersama. Permasalahan yang kemudian terjadi dalam sejumlah besar kasus, hak sewa tidak dilindungi dengan baik secara hukum. Ini adalah praktik umum yang terjadi dimana bagi tuan tanah untuk bertindak sebagai rentenir, dan penyewa kadang-kadang mungkin tetap berhutang banyak kepada tuan tanah ini.

Lalu bagaimanakah kemudian Lembaga keuangan semacam ini dapat dikurangi atau dihambat perkembangannya ? Cara paling tepat untuk mengurangi Lembaga keuangan seperti ini adalah dengan memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat. Apabila masyarakat mempunyai tingkat kesejahteraan yang memumpuni tentu akan meminimalisir peluang mereka untuk mengajukan kredit-kredit dari Lembaga keuangan yang tidak terorganisir. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui upaya pengembangan kreativitas yang ada di masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada, sehingga dimungkinkan muncul pengusaha-pengusaha baru dan tercipta lapangan kerja seluas-luasnya.