Konsolidasi Data Kemiskinan Ekstrem, FISIP UB Usulkan Sensus Penduduk Miskin

Tim peneliti FISIP Universitas Brawijaya (UB), dari kiri Dr Muhammad Lukman Hakim, Abdul Wahid dan HB Habibi Subandi saat paparan data kemiskinan ekstrem, Kamis (30/12/2021). Inzet: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (Bappeda Jatim) Ir. Mohammad Yasin, M.Si. (ned)

BACAMALANG.COM – Tim peneliti dari FISIP Universitas Brawijaya (UB) mengusulkan adanya sensus penduduk miskin. Usulan ini diberikan karena data kemiskinan ekstrem yang ada di lapangan berbeda antara data di level desa dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lewat konsolidasi data di empat Kabupaten di Jawa Timur, yakni Bojonegoro, Probolinggo, Bangkalan dan Lamongan.

Hal ini diungkapkan tim peneliti yang terdiri dari Dr Muhammad Lukman Hakim, HB Habibi Subandi dan Abdul Wahid lewat hasil penelitiannya yang merupakan kerjasama dengan pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang disampaikan di depan awak media, Kamis (30/12/2021). “Sensus penduduk dilakukan orang per orang, sehingga kita akan tahu dan valid datanya berdasarkan kategorisasi yang ada,” tegas Lukman.

Selain mendorong Kemendes PDTT melakukan sensus penduduk miskin, bersama timnya, Ketua Program Studi S3 Sosiologi Universitas Brawijaya ini juga mendorong adanya definisi kemiskinan yang dikeluarkan oleh penduduk miskin, bukan dari akademisi atau Kementerian. “Seperti di Bojonegoro, kita harus bertanya ke mereka yang rumahnya jelek, namun ternyata dia belum dikatakan miskin sebab di belakang rumahnya ada pohon jati yang banyak dan luas,” ujar Lukman.

Sebaliknya, imbuh dia, di Bangkalan banyak rumah bagus tapi orangnya masuk kategori miskin, sehingga dari sensus itu akan mendapatkan kategorisasi miskin secara jelas karena antar desa dan wilayah pasti akan berbeda.

Tim peneliti FISIP UB juga menilai kemiskinan ekstrem yang disusun oleh pemerintah daerah belum mengakomodir ketentuan hukum yang bersumber dari Kemendes PDTT. “Sehingga perlu kebijakan khusus tambahan yang didukung instrument sistem Kemendes PDTT hingga struktur terbawah, agar verifikasi serta validasi data (verivali) lebih efektif,” sambungnya.

Menurut Lukman, survei ini juga mengkonfirmasi kebijakan Mendes PDTT terkait pendekatan verivali (verifikasi dan validasi) yang dilakukan dengan pendekatan mikro, yaitu bottom up, berbasis pada kebutuhan dan kondisi faktual masyarakat di bawah, tidak semata kepentingan elit desa. “Tentu hal ini perlu disokong kebijakan yang kuat dan sinkron dengan instrumen penyusunan data yang telah ada,” tegasnya.

Lukman juga mengusulkan bahwa kemiskinan ekstrem ini penanganannya sama dengan kawasan terdampak bencana. “Jika ada daerah terdampak bencana misalnya erupsi Semeru, maka kita kan segera berempati dan bergotong-royong membantu, tentu akan lebih baik jika daerah yang miskinnya ekstrem mendapat perhatian, perhatian dan perlakuan yang sama,” tandas dosen Ilmu Pemerintahan UB ini.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (Bappeda Jatim) Ir. Mohammad Yasin, M.Si menyambut baik gagasan Tim Peneliti FISIP UB untuk melakukan Sensus khusus Penduduk Miskin. “Apalagi ini merupakan rekomendasi hasil penelitian,” imbuhnya.

Namun Yasin mengatakan sebenarnya data penduduk miskin itu sudah ada, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan hasil sensus di tingkat desa dan diwajibkan dilakukan verifikasi dan validasi (verivali) setiap 6 (enam) bulan sekali oleh pemerintah Desa melalui pendataan ulang dan musyawarah desa.

Alumnus Fakultas Peternakan UB ini menyatakan bahwa kebijakan ini juga selaras dengan Kementerian Desa PDTT terkait pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dimana jika ada rumah tangga miskin yang belum mendapatkan Bansos dari Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, maka akan diberikan BLT DD. “Selanjutnya data penerima BLT DD tersebut dijadikan rujukan untuk dimasukkan ke DTKS melalui verifikasi dan validasi serta musyawarah desa,” tandas pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemprov Jatim ini. (ned)