LIRA Malang Raya: Tirta Kanjuruhan Perusahaan Daerah, Bukan Warkop

Suasana agenda rapat dengar pendapat LIRA Malang Raya, Direksi Perumda Tirta Kanjuruhan dan Komisi II DPRD Kabupaten Malang (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Dewan Pimpinan Daerah Lumbung Informasi Rakyat atau DPD LIRA Malang Raya mempersoalkan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang yang baru saja dilantik beberapa hari lalu.

Pemilihan Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan, dinilai LIRA, tanpa ada transparansi. LIRA pun membawa persoalan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Hari ini, agenda rapat dengar pendapat dilaksanakan dengan Komisi II DPRD Kabupaten Malang. Direksi Perumda Tirta Kanjuruhan dihadirkan pada agenda itu.

Pada rapat yang sempat berlangsung panas, Direksi Perumda Tirta Kanjuruhan dicecar beberapa pertanyaan, baik dari legislatif maupun LIRA.

“Perumda Tirta Kanjuruhan ini kan perusahaan daerah, kalau kemudian prosesnya ngawur, seperti me-manage warung kopi ya rusak semua tatanan,” kata Ketua DPD LIRA Malang Raya, Zuhdi Achmadi, Jumat (28/5/2021).

Pria yang akrab disapa Didik pun bilang, kurangnya transparansi pada seleksi Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan dikhawatirkan bakal menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Terlebih, Perumda Tirta Kanjuruhan bersinggungan langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Diduga, didalamnya ada lobi-lobi khusus. Saya rasa kita semua tahu siapa-siapa yang duduk disitu. Saya tidak ada urusan dengan personal, tapi kan ini linier, ya pegawas ya temannya sendiri. Artinya bisa diselesaikan di warung kopi, di meja-meja yang tidak resmi. Nanti kalau tidak transparan dibentuknya pengawas ini, sehingga tidak maksimal, direksi bisa seenaknya sendiri, pengelolaan air bisa tidak karuan. Saya hanya kalkulasi kemungkinan yang bisa terjadi,” ucap Didik.

Lebih lanjut, Didik mempertanyakan proses penjaringan Dewas hingga peran Panitia Seleksi alias Pansel. Mengingat, informasi yang minim terkait dua hal tersebut.

“Seharusnya ini di kocok ulang. Dibuka sesuai undang-undang. Ini kan ada tiga aturan. Permendagri nomor 2 tahun 2007, kemudian Permendagri 37 tahun 2018, dan Perda nomor 5 tahun 2013. Ketika tidak transparan, jangan disalahkan apabila masyarakat ini menyangka ada deal-deal khusus. Patut diduga kan,” tegasnya.

Pria berkumis pun menyayangkan proses seleksi Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan yang tidak diketahui oleh legislatif.

“DPRD saja tidak tahu. Tahunya ketika kami menyampaikan surat kepada Ketua Dewan. Nah, Komisi II sekarang ini tahunya. Ternyata ada rekrutmen. Ini kan kacau, saya bisa memastikan ini tidak beres. Ini harus dibenahi semua. Ini pemerintahan, bukan warung kopi,” Didik mengakhiri. (mid/red)