Membangun Integritas Warga Melalui Bansos

Caption : Pietra Widiadi. (dok pribadi)

Oleh : Pietra Widiadi

Bukan kebetulan bahwa Tri Rismaharini kemudian menjadi Menteri Sosial, seperti di Surabaya, di Kementerian Sosial sepertinya ibu satu ini membuat ulah juga pada awal menjabat.

Terbaru atas ulahnya adalah menghapuskan data ganda penerima bantuan sosial sebesar 51 juta.

Ini mencengangkan karena dengan data ganda itu, negara kehilangan hampir Rp 10 Triliun.

Dengan upaya yang dilakukan bu Risma ini diharapkan bantuan kepada yang berhak, dalam hal ini adalah warga yang kurang mampu, atau miskin tersampaikan dengan benar.

Untuk menggebrak upaya ketakbecusan dari pengelolaan data, tindak lanjutnya adalah pengaduan tentang penerimaan bantuan sosial dari Kementerian terutama pada masa pandemi ini.

Supaya tidak disalahgunakan oleh berbagai pihak dengan melakukan tindak “korupsi” dari dana bantuan sosial, atau bansos.

Upaya itu adalah membangun integritas warga, atau dalam istilah Jawa adalah sembodo.

Artinya apa yang diucapkan dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan itu.

Bentuk dari upaya supaya warga juga mengawasi, memonitor dan juga memberikan informasi kepada petugas yang melaksanakan pembagian bansos tersebut.

Salah satu upayanya adalah pengaduan dan mengusulkan siapa tetangga kiri kanan di tempat tinggalnya yang berhak dan siapa yang tidak berhak menerima bansos ini.

Kejadian yang menunjukkan bahwa ternyata penerima bansos adalah warga yang memang tidak membutuhkan, alias sudah mampu.

Umumnya perilaku ini dipicu dengan ulah dari para elit desa, dalam bentuk nepotisme.

Misalnya keluarga pak Lurah,atau keluarga pak RT atau keluarga pak Kasun yang menerima tanpa melihat status tidak mampu dari penerima.

Kejanggalan semacam ini dan adanya data ganda penerima bansos mengakibatkan bansos tidak diterima oleh yang berhak.

Menjunjung tinggi integritas atau kasembadan adalah upaya menegakkan kejujuran dan keterbukaan di kalangan warga masyarakat.

Alat pemantau yang diupayakan oleh Kemensos ini adalah sebuah aplikasi yang disebut dengan “Cek Bantuan BST – DTKS Kemensos RI”.

Dari aplikasi tersebut, setiap warga dapat melihat siapa yang mendapatkan bansos atau dapat memantau siapa yang berhak menerima bansos tetapi tidak mendapatkan.

Bahkan bisa mengadukan bahwa pemberi bantuan salah dalam membagikan bansos pada keluarga yang tidak pada mestinya.

Ini upaya cerdas, upaya yang dapat dikategorikan menyelamatkan perilaku warga yang tidak bertanggungjawab menjadi bertanggungjawab.

Misalnya penulis, mendapatkan bansos, pada hal sangat tidak layak menerima bansos.

Maka tetangga bisa melaporkan, mengadukan penulis pada Kemensos melalui aplikasi tersebut.

Bagi para pemilik gawai dengan basis sistem android aplikasi ini dapat diunduh dari application store.

Dengan demikian ada upaya memajukan, memodernisasi metode pengaduan.

Sebelumnya orang tak peduli siapa yang mendapatkan karena kalaupun tahu mau dilaporkan kepada siapa.

Kalau kepada Kepala Desa bisa terjadi “perasaan tidak enak, bahkan konflik”.

Untuk itu, dengan upaya ini maka patut didukung upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

Ayo jadi warga negara yang bertanggungjawab, warga yang punya integritas tinggi dan memiliki kasembadan sehingga pembangunan dapat dengan cermat diterima oleh yang membutuhkan.

Untuk mengetahui berbagai hal terkait Dial Foundation silahkan kunjungi :

Dial | Drive Innovations For Alternative Livelihood” https://dial.or.id

https://instagram.com/pendopo_kembangkopi?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/dialfoundation?utm_medium=copy_link.

Penulis : Pietra Widiadi Founder Dial Foundation. (*)