Negatif-Positif Kampanye Digital ala Akademisi UB, Ini Penjelasannya

Foto: Diskusi perangi hoaks. (ist)

BACAMALANG.COM – Saat pandemi belum surut, maka Kampanye Digital (KD) menjadi solusi alternatif. Namun dalam KD ada hal yang yang harus digalakkan yakni kampanye positif dan hal yang harus dihindari yaitu kampanye hitam.

“Dalam suasana pandemi begini, selayaknya Kita bersikap bijak dan mengedepankan keselamatan dan kesehatan massa. Sebaiknya memang mengintensifkan kampanye digital yaitu kampanye positif dan tidak melakukan kampanye hitam,” tutur Rachmat Kriyantono PhD dalam diskusi bertema ‘Kampanye Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media’ yang diadakan Bawaslu Kabupaten Malang, Kamis (8/10/2020).

Potensi Hoaks

Selanjutnya Rachmat menyitir sebuah hasil riset bahwa makin tinggi kemiskinan dan makin rendah pendidikan, hoaks mudah menyebar. Karena itu, Rachmat mengatakan
potensi hoaks pilkada Kabupaten Malang masih besar.

Rachmat mengatakan, munculnya potensi itu karena beberapa faktor. Yaitu angka kemiskinan Kabupaten Malang masih di atas angka kemiskinan nasional.

Selain itu juga tingkat pendidikan masih rendah, sehingga literasi informasi juga berpotensi rendah. “Akibatnya orang tersebut sulit membedakan antara hoaks atau bukan,” tutur alumnus Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga ini.

Mengandung Fitnah

Rachmat mengungkapkan selayaknya menghindari kampanye hitam, karena mengandung fitnah dan Hoaks. “Dan Setiap hoaks biasanya mengandung fitnah, Adu domba, ujaran kebencian, dan mengolok-olok,” tutur pria yang juga ketua magister Komunikasi FISIP UB ini.

Rachmat menjelaskan, kampanye positif perlu digalakkan. Jika melakukan kampanye negatif, maka perlu kampanye negatif solutif. Agar tercipta edukasi politik masyarakat.

“Kampanye positif perlu digalakkan. Jika kampanye negatif, perlu kampanye negatif solutif, agar tercipta edukasi politik masyarakat,” urai Rachmat.

Rachmat mengungkapkan, dalam Pilkada potensi hoaks tinggi, karena pilkada adalah event politik yang rawan terjadi politisasi atas berbagai hal.

‘Potensi hoaks tinggi karena pilkada adalah event politik, rentan untuk melakukan politisasi agama, politik identitas, sementara literasi masyarakat dan pekerja media masih rendah. Dibarengi adanya akses internet yang bebas, isu RUU ciptaker, juga bisa dibawa ke ranah pilkada, dan rentan memunculkan kebencian di sebagian masyarakat. (had)