Pasca Penggusuran Girun, PT KAI Siap Bantu Pemda untuk Pengelolaan Lahan

Caption : Penertiban Girun. (ist)

BACAMALANG.COM – Pasca penggusuran eks lok Girun di Kecamatan Gondanglegi, PT KAI siap membantu Pemkab Malang dalam pengelolaan lahan.

Deputi Vice Presiden PT KAI Daop 8 Surabaya, Maryanto menilai bahwa lahan bekas lokalisasi Girun itu patut dikelola dengan baik lagi.

Hanya saja, pengelolaan untuk komoditas apa, Maryanto mempersilahkan Pemerintah Kabupaten Malang untuk mencari solusi yang bagus.

“Kami tinggal menunggu Pemerintah Daerah, mau dimanfaatkan untuk apa, kami siap bantu. Karena kan yang tahu kebutuhan masyarakat kan Pemerintah Daerah,” tuturnya.

Bahkan, lanjut Maryanto, jika Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan adanya kereta api di kawasan tersebut, ia mengaku siap untuk mengkoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan.

“Yang penting, kita harus menyadari bersama bahwa secara administrasi lahan itu tetap milik PT KAI,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Malang juga tengah memikirkan pengelolaan lahan bekas perumahan lokalisasi itu.

Plt Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Suwadji mengatakan saat ini sedang berkoordinasi dengan PT KAI serta Pemerintah Desa setempat untuk mengelola lahan tersebut.

“Kalau secara administrasi, lahan itu milik PT KAI. Oleh karena itu untuk pengelolaan perlu kita koordinasikan,” ungkapnya.

Suwadji mengaku siap mendorong jika suatu saat PT KAI berkehendak untuk memanfaatkan bekas lahan Girun itu.

BERJALAN KONDUSIF

PT KAI Daop 8 Surabaya menertibkan bangunan liar di lintas non operasi atau jalur non aktif. Sabtu 8 Mei 2021, Tim Penertiban Aset PT KAI Daop 8 bersama Satpol PP, TNI, Polisi, Dinas PU, Dinas Cipta Karya, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, PLN, dan Perangkat Desa setempat menertibkan bangunan liar di Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Sebanyak 23 bangunan liar dengan luas aset kurang lebih 2.600 m2 ditertibkan oleh tim gabungan yang berjumlah 350 personel tersebut. Selain berdiri tanpa ada kerja sama kontrak pemanfaatan lahan dengan PT KAI, bangunan liar tersebut juga digunakan sebagai tempat prostitusi. Sebelum ditertibkan pemilik bangunan sudah disosialisasikan rencana penertiban.

Manajer Humas Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan, PT KAI sebelumnya sudah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada penghuni yang menempati bangunan liar tersebut. Proses penertiban berjalan lancar dan tidak ada penolakan. Karena telah dilaksanakan sosialisasi oleh PT KAI dan Muspika Gondanglegi kepada penghuni.

“Kami sudah berikan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 dan SP3 kepada pemilik bangunan terkait kegiatan penertiban ini. Kami juga kordinasi dengan masyarakat sekitar, dikatakan sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum juga melanggar norma sosial serta agama. Masyarakat mendukung upaya kami. Ini juga salah satu upaya mewujudkan Kecamatan Gondanglegi menuju kota santri,” papar Luqman.

Pelaksanaan penertiban ini dilakukan berdasarkan surat putusan dari Perda Kabupaten Malang Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Keputusan Bupati Malang Nomor 2 tahun 2004 tentang Larangan Penyelenggaraan Perjudian dan Lokalisasi Pekerja Seks Komersial di Wilayah Kabupaten Malang, dan Intruksi Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Larangan Beroperasi Bagi Pekerja Seks Komersial di Wilayah Kabupaten Malang. (had)