Pendekatan Kebijakan Politik PPKM Darurat atau Lockdown

Foto: George Da Silva. (ist)

Oleh: George da Silva

PENDEKATAN kebijakan apapun dilakukan oleh pemerintah tidak dapat lepas dengan politik di situasi yang serba darurat ini. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bertambah angka kematian, maupun positif terjangkit, dan kesembuhan. Berita di media massa dan online termasuk New Malang Pos (Rabu, 21/7/2021), Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas nama pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dengan harapan menekan lonjakan kasus Covid-19. Sebelumnya, berlangsung dari 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021, diperpanjang selama 5 (lima) hari hingga 25 Juli 2021. Kebijakan ini, akan dibuka longgar secara bertahap mulai 26 Juli, tetapi dengan persyaratan jika kasus positif Covid-19 menurun.

Pendekatan kebijakan dan politik pada suatu negara hampir sulit dipisahkan, karena politik mempunyai peran sangat dominan dalam sendi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Kebijakan ini berhasil, apabila pendekatan politik dimainkan oleh aktor-aktor politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Apalagi dimainkan para elit Partai Politik (Parpol) yang sedang berkuasa, ataupun Parpol koalisi. Kebijakan dan politik, sebagai bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain memiliki hubungan sangat erat. Kebijakan dan politik, memiliki rangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks. Kita sebut pembuatan kebijakan menghasilkan proses, pelaksanaan, tindakan dan akibat.
Kompas, Rabu (21/7/2021) Covid-19 merenggut 712 pesien Isolasi Mandiri (Isoman) di seluruh Indonesia. Kematian pasien Isoman menjadi fenomena baru seiring dengan meluasnya pandemi Covid-19. Belum tercatat di Jawa Timur (Jatim), dan di Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) sampai saat ini, data resmi pemerintah melaporkan kematian pasien Isoman belum ada.

Jangan Uji Coba

Pemerintah jangan pernah niat melakukan uji coba dengan wabah/pandami Covid-19 kepada rakyatnya. Setiap hari meminta korban, menyerang rumah penduduk mulai dari pedesaan sampai di kota-kota. Virus ini, tidak melihat arah angin, tetapi ibarat bunga membawa harumnya bertebaran seluruh penjuru. Diberlakukannya PPKM Darurat kasus positif dan kematian Covid-19 tetap tinggi, bervariasi hari ini turun, besok naik lagi dan seterusnya belum penurunan angka kematian dan keterjangkitannya. Data (22/7/2021) seluruh Indonesia menjelaskan Peningkatan kasus sebanyak 2,95 juta orang, sembuh 2,32 juta orang, dan meninggal 76.200 orang. Per tanggal 20 Juli 2021 vaksinasi minimal 1 (satu) dosis 42.360.779 populasi 15,7%, divaksinasi lengkap 16.453.805 populasi 6,1%.

Pemerintah melakukan penambahan PPKM Darurat melihat data penambahan kasus dan bed rumah sakit mengalami penurunan dan mendengar suara masyarakat terdampak PPKM Baru. Pasar-pasar tradisional yang menjual kebutuhan sehari-hari akan diizinkan buka hingga pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. PKL, toko kelontong, agen outlet, pangkas rambut, loundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan usaha kecil lainnya sejenis diizinkan buka. Sementara warung makan, pedagang kali lima, lapak jajanan yang sejenisnya punya tempat usaha di ruangan terbuka dengan proses ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dan maksimum waktu makan setiap pengunjung 30 menit.

Pemerintah melakukan PPKM Baru dengan berbagai alasan apabila adanya penurunan jumlah terpapar dan angka kematian Covid-19. Berbagai daerah memiliki kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan yang tidak dapat membatasi kerumunan orang banyak. Misalnya pesta perkawinan, kematian, tujuh hari, empat puluh hari, 100 berkerumun orang banyak. Pemerintah desa, khususnya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) jangan memberi toleransi kepada warganya melakukan syukuran yang mengundang berkerumun orang banyak.

PPKM Darurat, berarti pemerintah belum memperoleh data yang akurat dan dipercayai dari berbagai daerah di Jawa dan Bali, sehingga pemerintah belum melakukan evaluasi mendalam. Pemerintah memperoleh laporan dari daerah-daerah global angka kematian, terpapar, keterjangkitan. Apalagi yang melakukan Isoman atas kemauan sendiri, tanpa perawatan, pemantauan dokter/Nakes. Hal ini terjadi, karena msyarakat tidak mau ke rumah sakit pemeriksaan dengan alasan antrian di Instalasi Gawat Darurat (IGD) ber jam-jam, kekurangan oksigen, dan ada yang meninggal.

Pemerintah harus mencari solusi/jalan keluar untuk menjawab penyelesaian, pemecahan masalah Covid-19 tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Jika, perpanjangan pemerintah melakukan uji coba kepada masyarakatnya sendiri, padahal pembatasan/penyekatan jalan-jalan protokol, bahkan jalan-jalan desa, telah menghambat masyarakat melakukan kegiatan mencari nafkah. Jadi, bukannya Covid-19 mematikan, tetapi yang mematikan akibat penerapan peraturan. Hal ini, harus dipikirkan pemerintah/pemerintah daerah, suatu peraturan darurat diterapkan sudah dilakukan pengkajian sosiologi, budaya, ekonomi, dan politik.

Terapkan Lockdown

Kegiatan pengabdian masyarakat oleh TNI/Polri/Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat (Ormas), Parpol vaksinasi gratis di gedung, tempat terbuka dengan bergerombolan warga sebenarnya bukan menyelesaikan masalah. Sehari bisa melakukan vaksinasi sekitar 3.000 orang, tetapi yang datang sekitar 4. 000 orang. Kegiatan ini tujuan mulia, warga yang berkeinginan vaksin, berarti kita membuka klaster baru wabah/virus menunggu antrian berjam-jam.

Sebaiknya program TNI, Polri, Ormas, Parpol mendaftar melalui Ketua RT, Ketua RW, kemudian dokter/Nakes datang rumah ke rumah melakukan vaksinasi. Hal ini, lebih efektif, efisensi, dan tepat sasaran, juga masyarakat tidak bergerombolan/berkerumun. Ini, merupakan solusi terbaik. Belum lagi aksi membagi Sembako kepada masyarakat, juga kurang efektif dan tidak pada sasaran hanya bersifat insidentil.

Pemerintah bukan melakukan PPMK Darurat, tetapi menerapkan lockdown dengan jangka waktu satu bulan seluruh biaya hidup ditanggung negara/pemerintah daerah. CNN (7/2/2021) anggaran Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp627,9 triliun dan CNN (5/7/2021) menambah Rp225,4 triliun tambahan anggaran antisipasi kebijakan PPKM Darurat.

APBD Kabupaten/Kota dipangkas 30 sampai dengan 40 persen dari total APBD, sehingga dapat membiayai. Berbangga kepada Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan seluruh kegiatan DPRD sekitar Rp10 miliar lebih, diserahkan semuanya kepada Pemerintah Kota Malang keperluan Covid-19. Bahkan gedung DPRD-nya digunakan pasien Covid-19, anggota DPRD bekerja dari rumah masing-masing secara live streaming.

Tentang Penulis: George Da Silva, Mahasiswa Pascasarjana Konsentrasi Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Malang.