Pengurus FKDM Dikukuhkan, Begini Pesan Wali Kota Malang

Foto: Pembekalan peningkatan kemampuan deteksi dini bagi masyarakat Kota Malang. (ist)

BACAMALANG.COM – Atas dikukuhkannya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kota dan Kecamatan di wilayah lingkungan Kota Malang, Wali Kota Malang minta pengurus bisa mengantisipasi gesekan sosial.

“Tim FKDM diharapkan secara bersama-sama dapat mengantisipasi dan mewaspadai potensi munculnya gesekan, dan ketegangan, karena dengan kebersamaan, komunikasi dan koordinasi yang baik akan menghadirkan sinergisitas yang terarah dan efektif guna mewujudkan kondusifitas Kota Malang,” tandas H. Sutiaji, Kamis (4/3/2021).

Sekilas informasi, dalam rangka menjaga stabilitas Kota Malang dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang bisa timbul di wilayah Kota Malang; maka Pemerintah Kota Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Pengukuhan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kota dan Kecamatan di Wilayah Lingkungan Pemkot Malang.

Sutiaji mengatakan bahwa kewaspadaan dini masyarakat menjadi penting, guna menjaga keamanan dengan senantiasa melihat kondisi kepekaan, kesiapsiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan keamanan.

“Potensi dan indikasi sekecil apapun, harus diantisipasi dengan penuh kepekaan dan kesiagaan, karena benturan kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan ideologi setiap saat bisa muncul; sehingga deteksi dini adanya indikasi dan potensi gangguan keamanan harus selalu dilakukan di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Menginput potensi TAHG

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Rinawati mengatakan bahwa tim FKDM baik tingkat kota maupun tingkat kecamatan bertugas untuk menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (TAHG) di Kota Malang. “Laporan dan rekomendasi yang diberikan oleh tim FKDM dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Pemkot Malang dalam membuat kebijakan,” pungkasnya. (adv/had)