Penundaan Eksekusi Lahan di Galunggung, Berbuntut Kekecewaan

Foto: Sebuah ruko ex PHD Malang yang masuk dalam daftar eksekusi. (ist)

BACAMALANG.COM – Menunggu klarifikasi dari Pengadilan Tinggi Surabaya, PN Malang menunda pelaksanaan eksekusi lahan sengketa di rumah toko (Ruko) Jalan Galunggung 76 Blok 1, Gadingkasri, Kota Malang.

“Jadi intinya itu menunggu klarifikasi dari Pengadilan Tinggi Surabaya. Pada waktu itu ada masalah, entah apa masalahnya. Ketua (PN Malang) dipanggil, surat panggilannya 9 Februari. 16 Februari ke PT Surabaya untuk mengklarifikasi dan menjelaskan apa yang harus dieksekusi dan sampai saat ini belum diperintahkan lagi (eksekusi),” kata Humas Pengadilan Negeri Malang, Juanto Rabu, (3/3/2021).

Sekilas informasi, Pengadilan Negeri Malang melakukan penundaan pelaksanaan eksekusi pengosongan rumah toko (Ruko) Jalan Galunggung 76 Blok 1, Gadingkasri, Kota Malang. Eksekusi pengosongan sedianya dilaksanakan pada Rabu, 10 Februari 2021 lalu.

Tetapi eksekusi itu ditangguhkan sampai waktu yang akan ditetapkan kembali oleh Pengadilan Negeri Malang. Sesuai penetapan Ketua PN Malang no.14/Pdt.Eks/2020/PN Mlg. Mereka menunggu hasil klarifikasi tim pemeriksaan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Juanto mengungkapkan, eksekusi Ruko di Jalan Galunggung, Kota Malang menunggu perintah dari Pengadilan Tinggi. Juanto menyebut Pengadilan Tinggi masih mempelajari ulang kasus ini meski telah diputuskan inkrah untuk dieksekusi. “Jadi menunggu lampu hijau dari PT Surabaya. Jadi ditunda agak lama itu ya kan dipelajari dulu eksekusinya,” ujar Juanto.

Kasus itu bermula dari perkara mantan suami dan istri, Valentina dan mendiang Hardi Soetanto, yang bercerai sejak 2012 silam. Namun, sengketa asetnya berlangsung sampai sekarang. Salah satu asetnya adalah rumah toko (Ruko) Jalan Galunggung 76 Blok 1, Gadingkasri, Kota Malang dan beberapa lainnya.

Merasa kecewa

Kuasa hukum pemenang lelang, Lardi mengaku kecewa dengan keputusan PN Malang dan PT Surabaya. Dia menilai ada hal aneh yang melatarbelakangi penundaan eksekusi. Sebab, penundan eksekusi dilakukan kurang dari 24 jam sebelum jadwal eksekusi dilakukan oleh PN Malang.

“Saya merasa prosedur saya benar, kemudian saya merasa tidak dihormati hak hukumnya. Kalau seandainya klarifikasi ya kan kurang tiga Minggu atau kurang sebulan tidak ada masalah. Ini kok klarifikasi, dipanggil Pengadilan Tinggi di hari yang sama dengan eksekusi,” tutur Lardi.

Lardi menuding ada pihak yang melakukan intervensi di balik penundaan eksekusi oleh PN Malang. Karena merasa nasib kliennya sebagai pemenang lelang dipermainkan. Lardi melaporkan hal ini kepada Komisi Yudisial RI. Dia juga meminta Ketua PN Malang dan Ketua PT Surabaya menjelaskan alasan penundaan eksekusi.

“Saya sampai sekarang tidak tahu siapa yang main di balik ini, apakah pengadilan tinggi apa negeri, tapi saya melaporkan itu supaya diteliti. Apa alasannya ini kalau PN penundaannya apa kalau klarifikasi itu alasannya apa. Dan aku juga sudah memberikan surat pengaduan ke Komisi Yudisial RI,” tandas Lardi. (*/had)