Perkuat Peran Penyuluh Pertanian, Polbangtan Malang Kupas Habis Perpres No 35/2022

Prof. Dr. Ir. Sumardjo, M. S., Dosen Institut Pertanian Bogor membahas seputar Perpres No 35/2022 dala, Sarasehan Nasional yang digelar Polbangtan Malang, Sabtu (25/6/2022). (bbl)

BACAMALANG.COM – Pemerintah RI baru saja menetapkan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 35 Tahun 2022 berisi tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian. Peran penyuluh sendiri saat ini memang penting dalam pencapaian pembangunan pertanian.

Dinamika perundang-undangan ini berpengaruh pula terhadap perubahan peraturan dan implementasi para penyuluhan pertanian di lapangan.

Untuk itu, perlu berbagai upaya dan rencana strategis agar implementasinya bisa berjalan selaras di tingkat daerah.

Upaya itu pula yang sedang dikawal oleh Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang lewat Sarasehan Nasional yang digelar pada Sabtu (25/6/2022).

Sarasehan itu mengupas habis terkait Implementasi Perpres 35 Tahun 2022 agar menjadi pemacu kebangkitan Penyuluh dalam pembangunan pertanian.

Dalam sarasehan itu diikuti ratusan tenaga penyuluh pertanian di Jawa Timur.

Menghadirkan sejumlah narasumber kapabel yakni  Dosen Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Dr. Ir. Momon Rusmono, M. S., Dosen Universitas Hasanuddin, Prof. Hafied Cangara, M. Sc. P. Hd.

Ada juga Dosen UGM Yogyakarta Prof. Dr. Ir. Sunarru Samsi Hariadi, M. S., Dosen IPB, Prof. Dr. Ir. Sumardjo, M. S. dan Dosen Polbangtan Malang Dr. Ir. Suhirmanto, M. Si.

Pada prinspnya, Perpres No 35/2022 mendorong agar tenaga penyuluh bisa meningkatkan kemampuan petani. Tujuannya adalah agar mampu mengelola usaha tani secara produktif, efisien dan menguntungkan, serta menyejahterakan kehidupan petani beserta keluarganya.

Seperti dikatakan Prof. Dr. Ir. Sumardjo, M. S, Dosen IPB yang menekankan pentingnya harmonisasi regulasi di pusat serta bagaimana sinergi posisi kelembagaan penyuluhan.

Dengan begitu, implementasinya di daerah nanti hanya tinggal memperkuat kolaborasi, partisipasi, dan sinkronisasi antara penyuluh ASN, swasta, dan swadaya.

”Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di  kecamatan/desa perlu diperkuat lagi seperti keberqdaan BPP itu di setiap daerah harus ada. Selain itu juga forum media seperti kelompok tani, WAG, medsos itu juga perlu difungsikan lagi,” kata dia.

Sementara itu, secara garis besar permasalahan penyuluhan pertanian di lapangan karena memang masih ada yang harus dikembangkan, terutama dari segi IPTEK.

Hal ini dikatakan Prof. Hafied Cangara, M. Sc. P. Hd., Dosen Universitas Hasanuddin, bahwa perubahan besar selama 2 dekade terakhir di bidang teknologi informasi dan komunikasi membuat semua sektor dipaksa untuk berubah, termasuk sektor pertanian.

Di lain sisi, pemanfaatan teknologi ini ternyata juga membawa dampak positif secara ekonomis. Teknologi menciptakan kemudahan-kemudahan baru bagi petani di era digital.

”Namun adopsi teknologi di kalangan petani masih sangat rendah.  Saya kira penyuluh pertanian perlu memanfaatkan media digital untuk menguatkan fungsi penyuluhan pertanian,” ujarnya.

Meski begitu, regulasi baru ini masih berpotensi menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari jika tidak diperhatikan dengan baik. Kekhawatiran ini disampaikan Dosen Polbangtan Malang, Dr. Ir. Suhirmanto, M. Si.

Masalahnya, kata dia, sebenarnya dinamika regulasi yang terjadi sejak 1880-an hingga sekarang menurut dia sudah relevan. Relevansi regulasi yang dimaksud dalam ini utamanya seputar kesejahteraan tenaga penyuluh yang sebelumya dijamin oleh pemerintah pusat.

Namun pada Perpres terbaru Nomor 35/2022 ini, pihaknya tidak melihat hal tersebut. Apalagi jika regulasi ini dihadapkan dengan UU Otoda 32/2004 yang artinya, nasib tenaga penyuluh ini juga nanti diserahkan pada daerah.

”Sementara tidak semua daerah punya keberpihakan yang sama terhadap sektor pertanian. Saat ini baru Jombang yang kelihatan care terhadap pertanian. Nah, itulah yang dikhawatirkan tenaga penyuluh kedepannya,” jelasnya.

Sebab itulah perlu komitmen dan kolaborasi yang kuat dalam implementasi Perpres 35/2022 ini agar tidak terjadi kekacauan dalam tata laksana sistem penyuluhan di lapangan.

”Saya harap Malang juga nanti bisa jadi pionir di Jatim soal implementasi regulasi itu. Harapannya ada sinergitas yang baik antar lintas pihak. Dengan begitu, Perprew ini bisa mensejahterakan tenaga penyuluh pertanian agar kualitas ketahanan pangan kita juga terjaga,” harapnya. (Bbl)