Perkuat Sinergi, Pemkot Malang dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Teken MoU

Wali Kota Malang dan Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur jalin kerjasama. (Foto: ist)

BACAMALANG.COM – Sinergi antara Kanwil Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Malang semakin diperkuat dengan adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman di Ruang Rapat Walikota, Senin (14/6/2021).

Walikota Malang, Sutiaji menyampaikan bahwa MoU ini merupakan titik awal membangun kerjasama dalam pengelolaan keuangan negara. Terutama dalam membangun ekonomi seraya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Perjanjian ini mempunyai nilai kemanfaatan bagi kedua pihak. Kami berharap implementasi di lapangan secara berkala, kita harus berkomunikasi. Harapannya, step by step akan bisa terlaksana dengan baik,” ujar Sam Sutiaji, sapaan akrab Wali Kota Malang.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid berharap MoU ini akan memperkuat dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Tentu harapannya bisa bermanfaat bagi Kota Malang,” terangnya.

Ia memaparkan, data hingga 31 Mei 2021 ini realisasi kredit program di Jatim sebesar Rp 18,01 triliun kepada 594.870 debitur. Penyaluran Kredit Program mulai dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 17,86T pada 552.141 debitur. Kemudian penyaluran Ultra Mikro (Umi) sebesar Rp 157,42 Miliar pada 42.729 debitur.

“Untuk di Kota Malang, penyaluran kredit program tersebut mencapai Rp 306,84 Milyar kepada 8.375 debitur,” tandasnya.

Pihaknya kembali menjelaskan, Kanwil Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur memiliki tugas untuk menyelengarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami dari perbendaharaan, Menteri Keuangan itu kan melakukan subsidi program untuk mensubsidi bunga yang ditanggung para pelaku usaha. Selama ini kan pelaku usaha itu secara umum hanya menanggung bunga 6 persen bunga pinjaman KUR itu. Yang selebihnya bunga 14 persen-an itu kami yang nanggung. Bahkan untuk yang super mikro, tahun ini cuma 3 persen,” jelasnya. (adv/lis/yog)