Pidato Jokowi Tentang Bipang Direspon Negatif Netizen, Ini Tanggapan Akademisi UB

Foto: Rachmat Kriyantono PhD. (ist)

BACAMALANG.COM – Seperti ramai diberitakan media, pidato Presiden RI tentang Bipang mendapatkan respon negatif dari Netizen. Netizen menyebut Bipang ini singkatan dari Babi Panggang. Netizen pun mengkritik Presiden karena mengajak Muslim makan Bipang (Muslim berpandangan haram hukumnya makan Babi).

RITUAL BUDAYA DAN RITUAL AGAMA

“Saya menilai tidak ada ajakan makan Babi dalam isi pidato Presiden ini. Persoalan muncul karena kebanyakan kita tidak memahami, atau lupa bahwa Idul Fitri mempunyai dua konteks: Budaya dan agama,” terang Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Malang, Rachmat Kriyantono, PhD.

“Presiden menggunakan istilah “Lebaran” dalam pidatonya alih-alih Idul Fitri. Lebaran adalah momen atau ritual budaya yang terjadi bertahun-tahun dan berganti generasi. Masyarakat yang ikut Lebaran, bukan hanya Muslim, tapi, juga non muslim, karena Lebaran itu “milik bangsa”,” jelasnya.

“Masyarakat, bukan hanya Muslim, tapi, Kristiani, Hindu, Budha, dan berbagai suku bangsa, di dalam dan luar negeri, ikut mudik, ikut bertemu keluarga dan kerabat di kampung, ikut saling memaafkan, ikut makan ketupat, bahkan ikut ziarah kubur orang tua masing-masing. Sebagai ritual budaya, Lebaran adalah pesta jati diri keguyuban, kegotong-royongan, dan saling mengasihi dari masyarakat kita,” imbuhnya.

“Konteks kedua Hari Raya Idul Fitri adalah ritual agama. Sholat (Sembahyang) Idul Fitri hanya khusus dilakukan Muslim, karena terkait peribadatan,” paparnya.

“Dua konteks ini memunculkan label masing-masing. Untuk konteks budaya, yang sering muncul label “Lebaran, mudik Lebaran, Lebaran ketupat, ketupat Lebaran, hari raya ketupat, dan kupatan”. Untuk konteks ritual agama, muncul istilah “Mudik idul fitri, mudik Hari Raya, atau Hari Raya Idul Fitri”,” tukasnya.

“Istilah lain jarang atau hampir tidak pernah disebut, antara lain: “Lebaran Idul Fitri, Hari Raya Lebaran, dan Ketupat Idul Fitri”,” urainya.

“Inilah kearifan bangsa kita yang mampu meracik kegiatan berbudaya dan beragama dengan indah. Bahkan, silaturahim sebagai ritual agama dibudayakan melalui halal-bihalal. Karena sebagai ritual budaya, halal-bihalal pun tidak terbatas untuk Muslim, juga bisa diikuti lintas agama, suku bangsa, dan golongan,” tambahnya.

“Jadi, saya sependapat dengan Menteri Perdagangan RI bahwa pidato Presiden ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun, alasan saya berdasarkan pada dua konteks tersebut,” tandasnya.

PELAJARAN BAGI KOMUNIKASI KEPRESIDENAN

“Saya tidak sepenuhnya menyalahkan Netijen karena mispersepsi mereka. Karena mereka tidak paham dua konteks ritual budaya dan agama yang sudah melekat lama. Netijen menilai lebaran dan Idul Fitri adalah hal yang sama, yakni “milik Muslim”,” kata Rachmat.

“Yang patut menjadi renungan adalah kemampuan kehumasan pemerintah yang masih kurang profesional dalam mengelola komunikasi kepresidenan,” ujarnya.

“Pertama, mereka kurang memahami konteks sosial sebuah pesan komunikasi. Mereka gagal mengantisipasi kemungkinan dampak pesan. Mereka mestinya memahami bahwa ada nama makanan dalam pidato Presiden “berpotensi konflik” karena mengandung bahan yang diharamkan,” jelasnya.

“Potensi konflik karena keharaman ini dikarenakan konteks sosial pidato saat menjelang ritual idul fitri dan bersamaan dengan polemik larangan mudik. Tentu, pihak yang kontra larangan akan memberi perhatian tinggi pada terpaan pesan-pesan terkait mudik,” tegasnya.

“Namun, saya tidak sependapat dengan adanya kemungkinan orang dalam istana yang ‘ingin menjerumuskan Presiden’. Hal ini murni ketidakpahaman si pembuat naskah saja,” sambungnya.

“Kedua, kehumasan yang belum one gate system of communication. Semua orang dalam lingkar istana bebas memberi tanggapan. Akibatnya, tidak ada one key message seragam sebagai strategi komunikasi kepresidenan,” lanjutnya.

PIDATO POSITIF

“Secara umum, pidato Presiden ini bermakna positif. Pertama, untuk mengingatkan keragaman makanan Nusantara. Setiap suku bangsa.kita mempunyai makanan khas masing-masing,” tegas Rachmat.

“Kedua, mendorong online-isasi makanan tradisional yang bisa mendukung kemajuan ekonomi,” tukasnya.

“Ketiga, memotivasi masyarakat agar tidak bersedih karena tidak bisa mudik lebaran di tengah pandemi ini. bisa mudik lebaran,” urainya.

PIDATO PRESIDEN SEUTUHNYA

Berikut pidato Presiden yang menimbulkan polemik ini:

“Bapak, ibu dan saudara-saudara, sebentar lagi Lebaran, namun karena pandemi pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama…” Nah, untuk Bapak, ibu, serta saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau uang biasanya mudik membawa oleh-oleh tidak perlu ragu untuk memesannya secara online.” Yang rindu makan Gudeq Jogja, Bandeng Semarang, Siomay Bandung, Mpek-mpek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan, bisa tinggal dipesan…”(*/had)