PKL Pelanggar PPKM Darurat Disidang, Begini Komentar Walikota

Foto: Sidang PKL pelanggar PPKM. (ist)

BACAMALANG.COM – Walikota Malang, Sutiaji turut berkomentar atas adanya PKL yang menjalani sidang online karena melanggar PPKM Darurat. “Siapapun yang melakukan (pelanggaran), saya kira ini menjadi efek jera di masyarakat lingkungan kita,” kata dia.

Ia menjelaskan, saat ini semua ICU dan IRD sudah penuh dan antriannya juga sudah banyak. Bahkan, lanjut dia, kasus pasien meninggal dalam perjalanan juga sudah banyak. “Dan ini sudah menjadi kasus negara, bukan kota tapi seluruhnya,” terangnya.

“Bahwa tindakan mereka-mereka yang masih tetap nakal, tidak sesuai dengan ketentuan kita. Saya kira persuasifnya sudah, toleransinya sudah, dan saya ikut di lapangan. Jadi saya kira bulan ini tidak mungkin ada kasus. Jam 8 malam padahal sudah harus tutup, dan saat buka harusnya take away. Dan ini kita tidak pandang bulu,” jelasnya.

“Dan sekarang sudah tidak berbicara masalah bagaimana saya berjualan, dan saya sudah memberi masukan pada negara untuk diambil sikap menganjurkan dan mewajibkan pada orang yang memiliki kelebihan harta untuk menanggung beban saudara-saudara kita yang saat ini terkena dampak Covid-19,” paparnya.

“Kemarin ada info dari Presiden, sampai kapan perpanjangan kalau tidak ada ketegasan. Jadi satu sisi masih berkerumun, kalau sifatnya bisa memutus mata rantai, tapi orang-orang tidak boleh keluar. Masyarakat saling bantu-membantu, jadi tidak boleh keluar,” jelasnya.

“Mana yang menjadi tugas kita dari pemerintah kota ke masyarakat, harus kita bagi tugas jangan semua ditimpakan ke negara. Jadi kesadaran masyarakat harus dibangun bersama-sama,” tukasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 26 pelaku usaha sebagian besar Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang menjalani sidang tindak pidana ringan secara virtual di Gedung Mini Blok Office, Kota Malang, Senin (19/7/2021). Sidang online digelar oleh Kejaksaan Negeri Malang dan Satpol PP Kota Malang.

Hari Purnomo, pemilik Warung Isor Nongko (WIN) salah satu PKL di Jalan Gajahmada Kota Malang menjadi salah satu pedagang yang menjalani sidang online. Dia membayar Rp100 ribu sebagai sanksi yang diberikan kepadanya. Alasan dia disanksi karena ketahuan melayani dine in atau makan di tempat.

“Waktu itu kita memang ada pelanggan ada lebih dari 5 orang dan berkerumun. Tapi tidak apa, saya legowo karena memang melanggar aturan berlaku. Nanti akan kita imbau ke pelanggan untuk tidak berkerumunan dan nongkrong,” kata Hari.

Selain Hari Purnomo, seorang PKL lainnya yang terjaring razia adalah Khoirurrozi. Penjual lalapan di kawasan Dieng, Kota Malang. Dia melanggar aturan jam malam karena tidak mengetahui pasti bahwa pk 20.00 WIB harus tutup. Dia mengira tetap boleh berjualan tapi hanya take away.

“Kemarin masih tidak paham sama aturan , sekarang sudah paham. Kalau jam 20.00 WIB, sudah harus tutup. Kemarin saya kiranya tetap boleh buka tapi hanya take away,” imbuh Khoirurrozi.

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Kota Malang Tri Oky menuturkan tidak hanya PKL ada juga warung dan pasar swalayan yang menjalani sidang online. Rata-rata mereka melanggar jam malam dan menyediakan layanan makan di tempat. Hasil sidang berdasarkan pengakuan penjual mereka terpaksa melayani makan di tempat karena pelanggan ngotot ingin dilayani.

“Rata-rata semua melanggar aturan jam malam dan masih bandel menyediakan layanan dine-in atau makan di tempat. Rata-rata denda yang diputus hakim paling besar Rp100 ribu. Kalau secara Undang-undang Prokes itu semua bisa kena, baik penjual maupun yang nongkrong,” tandas Tri Oky.

Kegiatan PPKM darurat yang mulai tanggal 3-20 sebenarnya ada 2 operasi gabungan yang pertama adalah kegiatan nondistisi selanjutnya di sidang kedua distisi. Dari sidang distisi ini ada sekitar 26 pelanggar baru sekian pelanggar itu rata-rata melakukan pelanggaran melebihi jam operasional yang ketentuannya jam 8 tetapi mereka melakukan operasional lebih dari jam 8 malam.

“Dari sekian banyak pelaku usaha memang ada yang tertib dan juga selama kita melakukan operasi kita juga melihat apakah mereka menjaga protokol kesehatan menyediakan hand sanitizer, cuci tangan dan lain sebagainya yang lebih banyak adalah pelanggaran jam operasional,” tegasnya.

Dikatakannya, pada saat PPKM darurat ini memang ketentuannya adalah tidak boleh makan di tempat tetapi banyak juga yang melanggar masih melakukan makan di tempat. Untuk denda tergantung dari keputusan hakim dan rata-rata hanya Rp 100 ribu. Rata rata yang melanggar dari usaha kuliner dan pasar swalayan. (*/had)