PN Malang Eksekusi Pengosongan Lahan dan Bangunan di Jalan KH Hasyim Ashari

Foto: Eksekusi lahan di Jalan KH Hasyim Ashari Kota Malang. (ist)

BACAMALANG.COM – Pengadilan Negeri (PN) Malang melakukan eksekusi pengosongan lahan dan bangunan. di Jalan Hasyim Ashari No 20, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Kamis (3/6/2021).

Eksekusi pengosongan dilakukan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Malang No.32/Pdt.G/2013/PN.Mlg tanggal 11 September 2014 Jo. No.27/PDT/2015/PT.Sby Jo. No.3394K/Pdt/2015/PN.Mlg tanggal 31 Mei 2019 antara Pemohonan Eksekusi Tjandra Mierawati dan Termohon Eksekusi PT. Eka Sari Lorena Cabang Malang dan Gusti Tarkelin Soerbakti.

Pada eksekusi tersebut, ratusan personil mengawal tim Juru Sita PN Malang. Diantaranya dari Kepolisian, TNI, Satpol PP hingga petugas Damkar Kota Malang. “Kami menjalankan tugas pengamanan proses eksekusi pengosongan. Alhamdulillah semuanya berjalan aman dan tertib juga lancar. Itu intinya,” ungkap Kabag Ops Polresta Malang Kota, Kompol Sutantyo.

Sementara itu, Panitera PN Malang, Akhmad Hartoni SH MH mengatakan, objek lelang yang dimenangkan pemohon eksekusi sudah sah sesuai hukum. “Kami melakukan eksekusi ini karena sudah sesuai gugatan pemohon eksekusi dan telah keluar amar putusannya,” terangnya.


Kuasa hukum Tjandra Mierawati, Gunadi Handoko mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada pihak PN Malang, Kepolisian, TNI dan pihak – pihak yang terkait atas eksekusi pengosongan hari ini. “Kami tentu berterimakasih kepada semua pihak yang terlibat, sehingga terjamin Kepastian Hukum dan Keadilan bagi klien kami Ibu Tjandra Mierawati,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sejak tahun 2019 upaya pelaksanaan eksekusi terhadap obyek eksekusi diatas telah berlarut – larut kurang lebih selama dua tahun. “Dan kami baru ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk melanjutkan pengurusan eksekusi diatas per tanggal 02 Maret 2021. Kurang lebih dua bulan terakhir ini,” tandas pengacara senior ini.

Obyek eksekusi ini, lanjut dia, adalah Tjandra Mierawati berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) pada tahun 2012. “Eksekusinya berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Segala bentuk upaya hukum perlawanan maupun upaya hukum lain tidak menggunakan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 Rbg),” pungkasnya. (yga/red)