Poin-poin Hasil Pertemuan LIRA, DPRD dan Tirta Kanjuruhan

Pertemuan LIRA Malang Raya, Komisi II dan Direksi Perumda Tirta Kanjuruhan di ruang Bamus DPRD Kabupaten Malang (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Setidaknya ada enam poin hasil rapat dengar pendapat antara Dewan Pimpinan Daerah Lumbung Informasi Rakyat atau DPD LIRA Malang Raya, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan, Jumat (28/5/2021).

Poin-poin ini berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengawas Perumda Tirta Kanjuruhan. Pada intinya, LIRA menginginkan adanya transparansi dalam seleksi Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan.

“Seharusnya ini di kocok ulang. Dibuka sesuai undang-undang. Ini kan ada tiga aturan. Permendagri nomor 2 tahun 2007, kemudian Permendagri 37 tahun 2018, dan Perda nomor 5 tahun 2013. Ketika tidak transparan, jangan disalahkan apabila masyarakat ini menyangka ada deal-deal khusus. Patut diduga kan,” kata Ketua DPD LIRA Malang Raya, Zuhdi Achmadi.

Pria yang akrab disapa Didik mengakui, memang tidak mudah untuk melakukan seleksi ulang Dewas. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui.

“Kalau untuk membatalkan SK Bupati dan lain sebagainya, tidak terus kemudian di batalkan begitu saja. Harus ada proses, ada proses hukum, yang namanya PTUN dan sebagainya. Paling tidak ini jadi pembelajaran, bahwa Dewan Pengawas dalam hal ini, itu diawasi. Oleh siapa? Oleh masyarakat,” tegasnya. (mid/red)

Berikut ini enam poin hasil pertemuan tersebut;

1. LIRA meminta klarifikasi terkait mekanisme seleksi Dewas Tirta Kanjuruhan yang tiba-tiba sudah ditetapkan Dewas yang baru dari unsur independen.

2. Dalam kajian LIRA berdasarkan 3 regulasi yang mengatur mekanisme pengangkatan Dewas antara lain, Permendagri nomor 37 tahun 2018 dan Perda Kabupaten Malang nomor 5 tahun 2013 tentang organisasi PDAM. Ada sejumlah pasal yang tidak di penuhi dalam tahapan mekanisme seleksi Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan.

3. Beberapa diantaranya adalah pasal 56 Permendagri nomor 37 tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pemda harus menginformasikan setiap tahapan seleksi calon Dewas, melalui media lokal atau nasional atau elektronik. Media elektronik tersebut harus dimuat dalam laman Pemda dan atau laman BUMD. Tahapan seleksi minimal memuat informasi penjaringan, hasil seleksi administrasi dan hasil UKK.

4. LIRA memandang bahwa pembentukan Pansel dalam seleksi Dewas Tirta Kanjuruhan tidak sesuai dengan pasal 7. Khususnya pelibatan anggota Pansel dari unsur independen dan atau perguruan tinggi. Sehingga obyektifitas Pansel patut diragukan.

5. Hasil hearing LIRA dengan Komisi II DPRD Kabupaten Malang dan Direksi Tirta Kanjuruhan memunculkan ‘fenomena menarik’ bahwa Komisi II tidak mengetahui sama sekali proses seleksi Dewas dari awal hingga akhir. Direksi Perumda Tirta Kanjuruhan pun terlihat lepas dan angkat tangan serta cenderung mengarahkan proses seleksi tersebut sebagai kewenangan Bupati.

6. LIRA mendorong adanya kajian hukum terhadap proses seleksi Dewas tersebut sehingga dimungkinkan adanya seleksi ulang yang lebih transparan dan memenuhi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.