PPKM Diperpanjang, Akademisi UWK Beri Sejumlah Point Masukan

Caption : Dosen Sosiologi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Umar Sholahudin, S.Sos.,M.Sosio. (dok pribadi)

BACAMALANG.COM – Perpanjangan PPKM level 4 memantik munculnya berbagai reaksi, kritikan, dan tanggapan berbagai pihak. “Perpanjangan PPKM ini laiknya Pil Pahit. Khususnya bagi masyarakat terdampak. PPKM darurat ini mungkin “kabar buruk” bagi masyarakat yang mengais rejeki di luar rumah. Memang tak ada jalan lain, kecuali tekan “rem”, mungkin bikin shock bagi masyarakat, tapi tak ada pilihan lain. Bagaimanapun juga, dengan melihat fakta tentang peningkatan positif Covid-19 dan tingkat kematian yang semakin meningkat, maka “rem mendadak” ini dengan terpaksa harus dilakukan,” tegas Dosen Sosiologi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Umar Sholahudin, S.Sos.,M.Sosio.

Dikatakannya, perpanjangan PPKM darurat ini diharapkan dapat menekan grafik positif Covid-19 dan tingkat kematian. Dan jika dievaluasi secara sederhana dan faktual, maka pelaksanaan PPKM Darurat ini, meskipun sudah mempu menekan mobilitas warga masyarakat sampai tingkat 50%, akan tetapi belum mampu menurunkan atau melandaikan tingkat positif Covid-19 dan kematian.

Faktanya, selama PPKM darurat, angka Covid dan kematian meningkat tajam. Karena, PPKM Darurat ini harus dievaluasi, sembari dirancang skenario Perpanjangan PPPKM darurat ini agar berjalan lebih efektif dan produktif, dengan itu, grafik angka positif Covid-19 dan angka kematian semakin melandai atau menurun.

Namun demikian, konsekuensi dari kebijakan Perpanjangan PPKM Darurat ini, harus diikuti dengan kebijakan “charity” yang cepat, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Distribusi bantuan langsung harus segera didistribusikan, terutama ke masyarakat terdampak/warga masyarakat yang harus keluar rumah, para pekerja informal, pedagang tradisional, dan sebagainya.

“Mereka sangat membutuhkan “kebutuhan untuk makan keluarganya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya”. Singkatnya, pemerintah harus memberikan kompensasi dari kebijakan perpanjangan PPKM ini,” tandas Pria alumnus FISIP Universitas Airlangga ini.

Tentunya, masyarakat harus bersabar menghadapi ujian dan bencana Pandemi Covid-19 ini. Dengan melihat data-data positif Covid-19 dan angka kematian, masyarakat dituntut untuk secara ketat menjaga kesehatan dan Prokes, tetap di rumah, dan jika tidak perlu amat, tidak usah keluar rumah.

Ketaatan dan kedisiplinan warga masyarakat sangat diperlukan untuk menekan penyebaran Covid-19 ini. Selain itu, warga masyarakat baik secara personal dan kolektif, untuk berdoa kepada Tuhan YME, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

Terkait adanya chaos karena hal ini di masyarakat, ia bisa memahami kekecewaan dan bahkan kemarahan sebagian warga masyarakat terkait dengan kebijakan PPKM darurat.

“Saya juga bisa memahami, warga yang masih tetap beraktifitas keluar rumah untuk mencari sesuap nasi. Mungkin bagi masyarakat lebih takut mati karena kelaparan, daripada mati karena kena Covid-19. Sikap chaos lebih karena, nihilnya sikap dan respon simpatik dan empatik dari petugas keamanan/operasi. Warga masyarakat butuh makan untuk hari ini, sementara pemerintah sangat membutuhkan kedisiplinan masyarakat untuk tidak melakukan mobilitas. Saya berharap dan menuntut, pemerintah, aparat keamanan perlu untuk bersikap simpatik, empatik, manusiawi dalam menghadapi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19,” tutur kandidat Doktor FISIP Unair ini

PPKM darurat tentu saja semakin membuat sulit hidup bagi masyarakat. Karena tekanan dampak dari pandemi Covid-19 ini. Selain itu, masyarakat melihat “sang patron”, yakni para elit politik, pejabat pemerintah, yang tidak konsisten dan berlaku adil terhadap penerapan kebijakan Prokes. Warga menyaksikan ada “perlakuan tidak adil”, antara orang lemah dengan orang kuat.

Selama ini, warga merasakan warga masyarakat sering jadi korban dan dikorbankan dengan kebijakan PPKM darurat ini. Secara sosiologis, masyarakat kita berkultur paternalistik, mereka akan melihat “role model” di atas, jika buruk, maka itulah yang terjadi di masyarakat kita, cerminan dari perilaku elitnya.

Karena itu, keteladanan elit pemerintah/pejabat, dan perlakuan yang adil adalah salah satu kunci, masyarakat akan taat dan patuh. Dalam situasi yang serba sulit ini, Sikap-sikap represif tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan membuat warga masyarakat taat dan patut, justru akan semakin melawan.

Kedisplinan dan kepatuhan masyarakat salah satunya akan bergantung pada keteladanan dan sikap yang adil yang ditunjukkan elit politik/pemerintah/pejabat. Sosialiasi dengan rasa simpatik dan empatik dari aparat pemerintah kepada masyarakat harus terus dilakukan. Ia percaya, masyarakat memiiki modal sosial yang sangat kuat dalam membangun solidaritas dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan menjamurnya para relawan pandemi Covid-19. Masyarakat dan pemerintah harus bersatu dan solid dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Kontribusi dirinya selama ini terkait pandemi salah satunya dengan stay at home dan disiplin prokes di rumah dan lingkungan sekitar. Selain itu, ikut serta dalam edukasi di lingkungan yang terkecil di tingkat RT/RW.

“Saya berharap, kebijakan perpanjangan PPKM darurat ini dapat dievaluasi, sehingga akan ketahuan, kelemahan dan kelebihan, dan mengapa dengan adanya PPKM darurat ini angka positif Covid-19 dan kematian masih tetap tinggi?. Mengapa PPKM darurat ini belum menurunkan atau melandaikan positif Covid-19 dan angka kematian. Selain itu, saya berharap pemerintah lebih simpatik dan empatik dalam menghadapi kesulitan masyarakat saat ini. Percepat distribusi kompensasi PPKM darurat ini untuk masyarakat terdampak,” pungkasnya. (had)