PPKM Diperpanjang, Sekretaris DPD PSI Kota Malang Beberkan Sejumlah Catatan Penting

Caption : Sekretaris DPD PSI Kota Malang, Yudha Rachman Winarto, ST. MT. (dok pribadi)

BACAMALANG.COM – Guna menekan persebaran Virus Covid-19, Pemerintah RI telah menetapkan perpanjangan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 4 di sejumlah daerah hingga 2 Agustus 2021.

Kebijakan ini tentunya harus diimbangi dengan berbagai kebijakan lainnya agar tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang memberatkan masyarakat.

“Saya menilai perlunya dilakukan perbaikan indikator cakupan penanganan Covid-19. Hal ini agar segera bisa diturunkan level asesmentnya,” tegas Sekretaris DPD PSI Kota Malang, Yudha Rachman Winarto, ST. MT kepada bacamalang, Minggu (26/7/2021).

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah menambah jumlah konversi tempat tidur di rumah sakit untuk ledakan jumlah pasien Covid-19. Sehingga persentase keterisian tempat tidur pasien atau BOR bisa diturunkan,” terang Yudha.

Diharapkan, Pemkot Malang melakukan tambahan tempat isolasi mandiri bagi pasien dengan gejala ringan.

Dikatakannya, selain hal tersebut, diperlukan pula distribusi bantuan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial dan Bulog untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi.

Ia meminta dukungan tambahan dosis vaksin kepada pemerintah pusat karena antusiasme dan kesadaran tinggi warga ikut vaksinasi.

“Diharapkan tidak terjadi warga yang sudah antre vaksinasi disuruh pulang karena kuota sudah penuh. Karenanya butuh pasokan vaksin yang banyak sesuai kebutuhan. Maka dari itu diperlukan sokongan dari pemerintah pusat untuk menambah ketersediaan vaksin agar herd immunity bisa tercapai,” tukasnya.

TRANSPARANSI DAN STRATEGI PENANGANAN

Berdasar data yang ia peroleh, anggaran di sektor pelayanan publik dasar belum mendapat prioritas. Anggaran pendidikan masih 8,5 persen, kesehatan hanya tujuh persen dan administrasi kependudukan cuma 0,37 persen dari total APBD 2020.

Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) mencapai Rp 743 miliar, sangat tinggi. Silpa yang tinggi bisa diartikan sebagai buruknya penyerapan anggaran.

Padahal dana itu akan sangat bermanfaat jika digunakan sebagai jaring pengaman sosial warga terdampak pandemi Covid-19 di Kota Malang.

“Dari hasil pengamatan dan data yang saya peroleh, bisa dikatakan pemkot tak punya perencanaan anggaran dan strategi penanganan Covid-19 yang tepat,” ungkap Yudha.

Diketahui, jika Pemerintah Kota Malang memangkas sekaligus mengalihkan sejumlah pos anggaran dinas untuk penanganan Covid-19.

Di awal pandemi, penggunaan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) sebesar Rp 124 miliar banyak mendapat sorotan.

Pangkal persoalannya, tak ada detail rincian perencanaan maupun realisasi pemanfaatannya. Justru ditambah lagi sebesar Rp 251 miliar dalam PAK APBD.

Yudha menuturkan, BTT itu bisa dipakai sewaktu-waktu oleh organisasi perangkat daerah baik untuk bantuan sosial di Dinas Kesehatan sampai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“BTT memang tidak ada detailnya, kalau sewaktu-waktu situasi mendesak dan membutuhkan ya bisa diambil. Agar bisa lebih cepat pencairannya,” tandasnya.

Dikatakannya, secara keseluruhan penanganan Covid-19 di Kota Malang butuh biaya besar. Malah jadi persoalan bila legislatif tak menyetujui BTT. Bila nanti tak terserap, bisa menjadi Silpa. Sebab tidak ada yang bisa memprediksii, apa saja bisa terjadi selama pandemi ini.

“BTT yang sebelumnya juga tak ada detail laporan penggunaannya, tapi saya yakin masih aman. Kalau anggaran terencana itu bukan BTT, itu ada di masing-masing dinas,” pungkasnya. (had)