Prihatin Kasus SPI, Digelar Diskusi Lintas Instansi di Kota Batu

Foto: Prihatin kasus SPI dengan diskusi. (ist)

BACAMALANG.COM – Dipicu keprihatinan atas Kasus penindasan HAM (pelecehan seksual, kekerasan fisik dah ekploitasi ekonomi) di SPI (Sekolah Selamat Pagi Indonesia) Kota Batu, sejumlah pihak lintas instansi menggelar diskusi.

“Penegakan hukum wajib dilaksanakan tanpa tebang pilih, tindak pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi telah diatur dalam Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” papar Suwito S.H dari Peradi Kota Batu.

Seperti diketahui, maraknya dugaan banyaknya korban tindak pidana pada anak di lingkungan sekolah, Yayasan Ujung Aspal ( YUA ) telah menyelenggarakan diskusi beberapa waktu lalu.

Diskusi dihadiri oleh Dinas pendidikan serta pemerhati pendidikan di Kota Batu, psikolog, Advokat, organisasi Ikatan Wartawan Online ( IWO ) dan tokoh masyarakat.

“Seorang anak, kata dia, terhitung sejak dalam kandungan sampai dengan umur 18 tahun, maka otomatis ketika dia berhadapan dengan hukum baik anak sebagai saksi dan korban maka berlaku sistem peradilan pidana anak,“ kata Suwito..

Ia menuturkan, untuk perkara SPI yang ramai di Kota Batu, dalam diskusi ini pihaknya menghimbau dan mengingatkan kepada semua peserta diskusi agar tidak terpancing apapun sehingga menyatakan asumsi-asumsi, sangkaan, tuduhan kepada SPI mengingat perkara tersebut sudah diperiksa di kepolisian dan yang hadir disini bukanlah sebagai saksi, karena esensi saksi adalah yang melihat dan mendengar langsung suatu dugaan tindak pidana.

Owner kantor Advokat Suwito Joyonegoro ini, menjelaskan pihaknya tidak bisa berkomentar apapun terkait SPI karena perkara itu telah didampingi oleh rekan sesama Advokat, selain menghargai sesama rekan, pihaknya juga terikat kode etik dan menghormati hal itu.

Peserta diskusi, Muklis Arief, dari Dikdasmen Muhammadiyah Kota Batu menyebutkan ada tiga hal yang perlu ditekankan, yakni kita harus menekan kasus ini segera diselesaikan oleh pihak berwenang, agar tidak terulang lagi di masa depan. “Hukum segera ditegakkan,” jelasnya singkat.

Munculnya kasus ini terjadi karena sistem pengawasan/pengendalian yang lemah dari 3 pilar pendidikan yaitu pemerintah, masyarakat dan orang tua. “Terkait peran akreditasi, visitasi pengawas, dan lain-lain bisa ditelusuri, mulai dari kurikulum, pedoman, panduan, RPP-standart kompetensi-kompetensi dasar, KKM, materi-ppt, karena berbasis praktik tentu ada modul. Nah apakah ini ada pengawasan pelaksanaannya?,” paparnya.

Penekanan terakhir kata Muklis Arief bagi siswa yang masih ada di sekolah dan korban harus diselamatkan, perlunya kepedulian pemerintah, masyarakat aparat serta stakeholder lainnya.

“Mari kita benahi agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Kerjasama dan kepedulian kita terhadap dunia pendidikan harus ditingkatkan agar generasi penerus perjuangan bangsa tetap memiliki masa depan yang cerah bukan dihancurkan dengan tindakan tidak bermoral seperti itu,” ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Pendidikan Kota Batu, Titin menyampaikan, diawal pendirian yang masih dalam pengawasan Diknas Batu, menurutnya masih terkendali. Namun setelah dibawah kendali Diknas Provinsi Jawa Timur, pihaknya sudah tidak memperhatikan lagi. “Itu sudah beralih kewenangan, namun Kami sangat berterima kasih adanya masukan dalam diskusi ini. Akan Kami sampaikan ke pimpinan,” ungkapnya.

Diskusi sehari dengan tema “Ekploitasi Anak Dilingkungan Pendidikan Kota Batu Dalam Perspektif Pembangunan SDM Indonesia“ melahirkan beberapa rekomendasi, diantaranya meminta Wali Kota Batu benar-benar mewujudkan Batu Sebagai Kota Layak Anak sesuai Perda nomor 1 tahun 2019. (*/had)