Problematika Proyek Lapangan Voli Pantai Kanjuruhan dari Kacamata WALHI

Proyek lapangan voli pantai di area Stadion Kanjuruhan Kepanjen (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Pengambilan pasir laut di kawasan Pantai Balekambang demi kepentingan proyek pembangunan lapangan voli pantai di kompleks Stadion Kanjuruhan, Kota Kepanjen, Kabupaten Malang ternyata menyisakan problematika.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jawa Timur menduga, ada regulasi yang ditabrak pada proses pengambilan pasir laut tersebut. Hal ini diterangkan Manajer Kampanye WALHI Jatim, Wahyu Eka Setyawan.

“Kalau mengacu pada konteks ekosistem. Jelas akan berpengaruh pada ekosistem. Mengacu pada Keputusan Presiden nomer 33 tahun 2002. Bahwasanya pasir laut ini kan sumberdaya yang tidak bisa diperbarui. Dalam hal itu memang ada aturan ketat yang mengaturnya. Maka penambangan pasir laut, itu tidak boleh dilakukan secara ilegal. Artinya dia harus melihat dulu, pertama tata ruangnya, kedua daya dukung lingkungannya, dan ketiga bicara aturan-aturan. Misal kita bicara soal aturan lingkungannya seperti apa. Kalau bicara soal proyek itu maka, apakah mereka mempunyai izin lingkungan? Kalau izin lingkungan kita berkaca pada Pasal 36 ayat 1 Undang-undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kita lihat disitu, kalau dari secara skala-skala, izin lingkungan hidup apa ada?,” ujar Wahyu, dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (19/12/2020).

Hemat Wahyu, pengambilan pasir laut dalam jumlah yang besar harus dibekali Analisis Mengenai Dampak Lingkungan alias AMDAL. AMDAL dibutuhkan untuk memperoleh izin lingkungan.

“Dia harus ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Untuk memperoleh izin lingkungannya. Jelas, kalau selama tidak ada semuanya, berarti Undang-undang 32 tahun 2009 yang dilanggar dan juga Kepres 33 tahun 2002. Nah ini berarti sudah menyalahi aturan di awal. Bentuk perusakan lingkungan yang diatasnamakan pembangunan. Tanpa melihat aturan-aturan yang ada,” tegasnya.

Lanjut Wahyu, pengambilan pasir laut di kawasan Balekambang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kabupaten Malang.

“Kalau itu sebenarnya masuk konteks pertambangan kan. Kalau mengambil barang dari alam, untuk dijadikan pembangunan itu kan masuk konteks pertambangan. Tentu yang perlu dilihat aturan, perlu dilihat juga apakah di rencana tata ruangnya, apakah diperbolehkan untuk melakukan penambangan di wilayah Balekambang. Setahu saya, di rencana tata ruang Kabupaten Malang, tidak menyebutkan soal pertambangan khususnya penyedotan pasir. Di Balekambang khususnya, yang ada kan untuk penggunaan pariwisata. Jadi bertentangan dengan aturan tata ruang,” ungkapnya.

Wahyu pun menyebut, WALHI akan mendalami persoalan ini. Sesegera mungkin, WALHI bakal membuat analisa mengenai dampak kerusakan ekosistem yang disebabkan pengambilan pasir laut tersebut.

“WALHI akan melakukan analisis. Dan membuat semacam kertas kebijakan, karena itu akan didorong ke pemerintah kabupaten nantinya. Untuk apa? Untuk menegakkan aturan seharusnya. Karena kan secara teritorial memang seharusnya pemerintah kabupaten disini adalah sebagai pengawas. Dan fungsinya sebagai koordinatif, atas pelaksanaan dari undang-undang. Dia diberi mandat dari undang-undang untuk mengawasi dan untuk melakukan perlindungan-perlindungan di wilayahnya sembari berkoordinasi dengan pusat. Tentu kami disini akan melakukan analisis, dan juga akan mengajukan ke pemerintah kabupaten untuk mendudukkan masalahnya dan mendesak pemerintah kabupaten, untuk menjalankan undang-undang itu sendiri,” Wahyu mengakhiri. (mid/yog)