Rumah Cagar Budaya Anjasmoro 25, Kisah Orang Jawa di Perumahan Belanda

Irawan Prajitno dan Ratna Shanty Indrasari, generasi ketiga yang menempati rumah cagar budaya Jl Anjasmoro no. 25 Kota Malang. (ned)

BACAMALANG.COM – Seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, Kota Malang tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Sejumlah fasilitas umum maupun perumahan dirancang sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda.

Seperti yang digambarkan di kawasan ‘bergenbuurt’ atau gunung-gunung, yakni Ijen Boulevard dan sekitarnya, yang hanya dapat dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan bangsa Eropa lainnya. Sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di kampung atau pinggiran kota. Namun demikian, ada salah satu rumah di Jalan Anjasmoro, tepatnya no. 25 yang sejak awal didirikan sudah dihuni oleh pribumi.

“Pak Slamet, sebuah nama yang tidak mungkin milik warga Belanda, ya, itulah kakek saya yang menempati rumah ini sejak tahun 1935, setahun setelah dibangun pada tahun 1934,” ungkap Irawan Prajitno, sang pemilik rumah saat ditemui di kediamannya yang nyaman dan asri pekan lalu.  

Irawan mengatakan, kakeknya mampu menempati rumah di kawasan ini karena sudah bekerja di Kota Praja Malang sebagai dokter hewan dan sebagai kepala Rumah Potong Hewan, sebuah jabatan yang sangat jarang dimiliki kaum pribumi saat itu. “Itu pun membelinya dengan cara mencicil (mengangsur) ke kota praja,” tukasnya.

Sebagai generasi ketiga, pasangan Irawan dan Ratna Shanty Indrasari, mengaku tetap mempertahankan keaslian arsitektur rumah yang diwarisi dari kakeknya ini. Tidak ada perubahan, hanya tambahan atap dan jendela di teras bagian samping rumah yang kini dijadikan ruang untuk jasa pos. “Kami bersyukur pula bahwa rumah ini tak banyak kerusakan yang berarti meski telah berusia lebih dari 80 tahun,” timpal wanita yang biasa disapa bu Nana ini.

Ia menambahkan, bahwa orang Belanda yang notabene mengalami empat musim, kalau membangun rumah sudah diperhitungkan semua sejak awal, juga untuk daerah tropis. Mulai dinding, plafon hingga atap gentengnya. “Rumah ini memang tipenya villa, meskipun termasuk kategori standar,” ujarnya.

Tampak depan rumah Jl Anjasmoro 25 Kota Malang, yang ditetapkan menjadi cagar budaya. (ned)

Sementara Irawan mengisahkan, pada tahun 1917, pemerintah kolonial membangun kota Malang dalam 8 tahapan atau Bouw Plan. Kawasan ini termasuk dalam Bouw Plan ke-7, yang dalam beberapa literatur disebutkan peruntukannya bagi para pejabat kota praja atau pengusaha, yang notabene adalah orang Belanda.

Slamet, kakeknya yang lahir pada tahun 1899 adalah seorang dokter hewan yang sudah bertugas berkeliling di sejumlah kawasan di luar Jawa hingga tahun 1930-an. Pendidikan menjadi perhatian utama Slamet bagi keempat anaknya saat itu. Ia berpikir, bagaimanapun juga pulau Jawa adalah tempat belajar yang baik bagi anak-anaknya, sehingga ia akhirnya berusaha kembali ke Jawa. “Setelah ‘googling’, kalau pakai istilah sekarang, pak Slamet cari-cari lowongan kerja, dan ternyata kota praja Malang butuh dokter hewan,” ungkap Irawan.

Posisi dokter hewan tersebut dibutuhkan karena pemerintah kolonial saat itu sedang merencanakan membangun sebuah rumah potong hewan (RPH) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging sesuai standar mereka. Pak Slamet yang diterima setelah melamar, mengikuti proses pembangunan RPH tersebut di kawasan Gadang Kota Malang, hingga diresmikan pada tahun 1937, dan menjadi Kepala RPH yang pertama. “Saya tetap menduga, karena sampai sekarang belum menemukan bukti tertulis, bahwa karena jabatan itulah pak Slamet punya akses, keuntungan (privilige), maupun kesempatan untuk membeli rumah di kawasan yang bukan untuk pribumi,” paparnya.

Dari kisah neneknya, Irawan juga memaparkan bahwa saat perang dunia ke-2 meletus dan Jepang mulai masuk Indonesia pada 1942, Perumahan Bouw Plan 7 sempat ‘dipinjam’ tentara Jepang sebagai kamp penahanan (interniran) bagi warga Belanda dan Eropa. Rumahnya dan kawasan di sekitarnya, dialihfungsikan untuk menampung perempuan dan anak-anak, sementara yang laki-laki ditempatkan di daerah Jalan Semeru dan Kawi. “Tentara Jepang terkejut, karena rumah ini ternyata ditinggali warga non Eropa, sehingga keluarga kami ‘ditukar rumah’ ke jalan Ijen no. 37, yang sayangnya sekarang sudah tidak berbentuk seperti aslinya lagi,” tandasnya.

Kawasan gunung-gunung ini aman dari taktik bumi hangus saat itu, karena yang dihancurkan adalah bangunan yang merupakan objek vital, bukan rumah-rumah. Saat Jepang kalah, pak Slamet dan istrinya yang membantu para pejuang di bidang kemanusiaan sempat dikejar-kejar Belanda yang balik ke negeri ini. “Akhirnya keluarga kami mengungsi ke desa Peniwen di Malang Selatan, hingga terjadinya Peniwen Affair, yang berujung dijebloskannya pak Slamet ke penjara Lowokwaru untuk dijadikan saksi kejadian tersebut,” ujar pegiat komunitas sejarah Malang Old Photo ini.

Setelah sempat tinggal di kawasan Jalan Tanggamus, Pak Slamet, yang merupakan orang yang tertib administrasi, akhirnya dapat kembali ke rumah Anjasmoro setelah mengurus dokumentasi maupun surat-surat yang tetap tersimpan baik, meski telah mengalami perpindahan tempat. Rumah yang juga dikenal dengan sebutan Amor 25 ini akhirnya ditetapkan Pemerintah kota Malang sebagai Cagar Budaya pada tahun 2019 menurut tim ahli cagar budaya saat itu, melalui proses survei dan kajian selama setahun.

Irawan mengaku tidak paham secara detail, namun ia mengatakan, sebuah bangunan dikatakan sebagai cagar budaya apabila memenuhi tiga kriteria, yakni mewakili zaman, ada sejarahnya dan berusia lebih dari 50 tahun. “Jadi rumah Belanda tahun 1930-an arsitekturnya ya seperti ini, sementara dari sejarahnya, ada kisah mulai pembelian, siapa dan bagaimana membelinya, maupun kisah-kisah lainnya juga seperti yang sudah saya ceritakan, dan usia bangunannnya sudah 80 tahunan,” bebernya.

Ia juga menepis pemikiran keliru bahwa sebuah bangunan cagar budaya akan selalu menjadi destinasi wisata sejarah. “Cagar budaya dan kepemilikan adalah dua hal yang berbeda, seperti rumah ini, adalah milik pribadi. Tidak lantas setelah itu selalu dibuka untuk publik meski sudah ditetapkan sebagai cagar budaya,” ungkapnya.

Menurut Irawan, selama ini orang-orang dapat berkunjung ke rumahnya dalam konteks sebagai tamu pribadi, apalagi ia termasuk tipikal tuan rumah yang senang ada tamu dan mengobrol. Itu pun hanya sebagian ruangan saja yang bisa ia ditunjukkan kepada para tamu. “Jadi kalau mau melihat-lihat tentunya paling aman dan nyaman bikin janji temu dulu,” tukasnya.

Benefit dari Pemerintah Kota Malang sementara ini baru kompensasi 50 % pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Lain-lainnya masih belum ada ceritanya lebih lanjut, masing-masing kota atau daerah tergantung pemda maupun perdanya,” sambung Irawan.

Selama ini ia mengaku aman dan nyaman tinggal bersama bu Nana dan kelima anjingnya. “Kalau ternyata ada tamu merasakan hal yang lain, itu tergantung niatnya saja, kalau memang datang baik-baik pasti tidak akan ada apa-apa,” tutupnya. (ned)