SANDI Siapkan Strategi Khusus Jika Muncul Gugatan

Ketua Tim Pemenangan SANDI, Darmadi (kanan) bersama Ketua Tim Hukum SANDI, Agus Subyantoro SH (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Tim Hukum pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor urut 1, HM Sanusi dan Didik Gatot Subroto alias SANDI telah menyiapkan strategi khusus bila nanti muncul gugatan dari pasangan calon lain.

Ketua Tim Hukum SANDI, Agus Subyantoro SH mengatakan, segala potensi masih bisa terjadi sebelum ada penetapan. Meskipun tipis peluangnya.

“Kami anggap proses prosedural menuju rekapitulasi tingkat KPU ini sudah sesuai regulasi yang ada, sudah on the road. Sehingga menurut kami sangat tipis kemungkinan bagi pasangan calon yang kalah, untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi seandainya itu terjadi, kami dari Tim Hukum sudah siap,” kata Agus, Rabu (16/12/2020).

Menurut Agus, masih ada waktu selama tujuh hari kedepan bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah ke MK.

“Tapi apabila dalam waktu tujuh hari ini ada keberatan dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka KPU akan menanyakan secara prosedural ke Mahkamah Konstitusi. Disana ada namanya nomor register perkara. Ketika nomor register perkara sudah didapatkan KPU, itu hanya ada waktu tiga hari, bagi calon yang keberatan untuk tindaklanjutnya. Jadi ini masalah waktu, regulasinya seperti itu. Hari ini pleno, selama tujuh hari tidak ada gugatan, maka ditetapkan,” ucap Agus.

Pria berkacamata pun menjelaskan, hasil Pilkada tidak mungkin disengketakan. Mengingat, perolehan suara SANDI dengan pasangan calon dibawahnya lebih dari 3 persen.

“Untuk peluang masalah selisih prosentase, itu mereka sudah tertutup. Karena kemenangan kami itu kurang lebih di angka 3,2 persen. Sementara berdasarkan Pasal 158 0,5 persen,” Agus mengakhiri.

Terpisah, Ketua Tim Pemenangan SANDI, Darmadi optimis, tidak akan muncul gugatan apapun dalam Pilkada ini. Namun, bila muncul gugatan, SANDI sudah siap 100 persen.

“Kami yakin, hasi rekapitulasi Kabupaten Malang nanti tidak akan jauh berbeda dengan rekapitulasi yang dilakukan di internal kami. Itulah yang akan kami pertahankan dalam rapat pleno nanti. Kami tidak ingin berandai-andai. Kalau pun memang ada sengketa itu kan ranahnya KPU, bukan ranah kami. Sebab kami juga peserta Pilkada,” tutur Darmadi. (mid/yog)