Selain Vaksinasi, Jatim Siapkan Skema Bansos Atasi PMK

Rapat koordinasi membahas skema Bansos terkait PMK pada ternak. (ist)

BACAMALANG.COM – Selain melakukan vaksinasi, Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jatim menyiapkan skema bansos guna mengatasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, perlu adanya koordinasi terkait penyaluran bantuan dari pusat dan daerah untuk peternak yang sapinya mati karena PMK.

“Koordinasi sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah PMK serta Kesiapan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah,” kata Khofifah, Minggu (19/6/2022).

Konsep bansos ini, lanjut dia, dikoordinasikan melalui rapat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (19/6/2022). Dalam kesempatan ini, Khofifah memberikan beberapa penegasan dan arahan dalam rapat koordinasi yang diikuti tujuh kepala perangkat daerah terkait.

“Arahannya terkait rencana pemberian bansos dari anggaran BTT (Bantuan Tidak Terduga) dan percepatan penanganan PMK,” tandansy.

Mantan Menteri Sosial tersebut, juga meminta jajaran OPD terkait untuk menyiapkan payung hukum atau regulasi bagi pemerintah daerah. Hal itu terkait rencana untuk bisa mengeluarkan anggaran BTT bagi peternak yang sapinya mati akibat PMK.

Penekanan lain juga diberikan untuk memastikan agar tidak ada ternak yang mati akibat PMK. “Perlu dilakukan percepatan vaksinasi dan penyaluran obat-obatan untuk ternak sapi yang terjangkit PMK,” imbaunya.

Selain itu, gubernur juga mengoordinasikan agar industri persusuan di Jawa Timur tetap lancar. “Kami  berupaya, jangan sampai produk susu ditolak importir. Seperti produksi susu Nestle dan Indolacto. Jangan sampai ditolak. Kami memastikan produk susu dari Jawa Timur yang diekspor dalam kondisi  aman dan layak konsumsi,” tegasnya.

Usai rapat digelar, tujuh kepala OPD Pemprov Jatim langsung melakukan rapat koordinasi intensif menindaklanjuti arahan Gubernur Jatim. Diantaranya Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Inspektur, Kalaksa BPBD, Kabiro Hukum, Kadis Peternakan dan Kadis Kominfo. (*/had)