Selewengkan Uang Negara hingga Rp 2,6 Miliar, Ketua dan Bendahara KSU Montana Dijebloskan Tahanan

Ketua dan bendahara KSU Montana, DM dan VD saat digelandang ke mobil untuk dititipkan di lapas perempuan. (Rohim Alfarizi)

BACAMALANG.COM – Setelah menjalani tiga kali pemeriksaan di ruang pidsus Kejari Kota Malang, Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Kota Malang, Dewi Maria (DM) (68), warga Kecamatan Kedungkandang dan bendaharanya Veronika Dwi (VD),(47) warga Bululawang Kabupaten Malang, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi tahanan Kejari. Keduanya di titipkan di LP perempuaan selama 20 hari ke depan.

DM dan VD, terbukti telah menyalahgunakan uang negara, dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) tahun 2013 lalu.

Kasi Intel Kejari Malang, Eko Budisusanto menjelaskan, kasus ini baru dilaporkan ke Kejari Kota Malang pada akhir tahun 2022 kemarin atas laporan masyarakat, di mana KSU Montana telah menyalurkan pinjaman fiktif.

“Kasusnya dilaporkan oleh masyarakat, karena KSU Montana ini menyalurkan pinjaman secara fiktif. Nilainya sekitar Rp 5 miliar. Namun kerugiannya hanya Rp 2,6 miliar.
Seharusnya dana tersebut disalurkan ke UMKM, akan tetapi tidak disalurkan,” ujar Eko Senin sore (9/10/2023).

Lebih lanjut Eko menjelaskan, KSU Montana mengajukan dana untuk 266 UMKM melalui LPDB.

“Pinjamannya itu mengajukan dana ke LPDB tahun 2013, dengan mengatasnamakan 266 UMKM di Kota Malang. Kasus ini terbongkar berkat adanya laporan masyarakat,” jelasnya.

Modus tersangka ini, membuat data fiktif
yang seolah-olah ada 266 UMKM binaan KSU Montana.

“Keduanya membuat data fiktif, seolah-olah ada UMKM yang terdaftar di situ, padahal UMKM tersebut tidak ada. Uangnya untuk kebutuhan pribadi, tetapi kami dalami lagi dalam penyidikan,” bebernya.

Sementara, Kukuh Yudha Prakasa, SH, Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejari Kota Malang menerangkan, KSU Montana ini mengajukan dana bergulir ke Kementerian Koperasi dan UMKM

“Awalnya KSU Montana mengajukan pinjaman kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) UMKM, dari Kementerian Koperasi dan UMKM di tahun 2013. KSU Montana mengajukan pinjaman sebesar Rp 11 miliar,” terangnya kepada awak media.

Kukuh juga mengatakan, bahwa ketentuan dan syaratnya adalah dengan membuat dan menyalurkannya ke daftar definitif.

“Dari proposal yang ada disetujui Rp 5 miliar, dari Rp 5 miliar, akhirnya di bulan Juli 2013 uang cair, ketentuan dan syaratnya adalah dengan membuat dan menyalurkannya ke daftar definitif, dalam hal ini anggota atau calon anggota koperasi yang memiliki UMKM.
Tetapi faktanya anggota definitif sebanyak 266 nama itu tidak memiliki UMKM, malah yang menerima itu disalurkannya kepada PNS,” bebernya.

Masih menurut Kukuh, daftar definitif yang dia buat itu hanya sebagai modus operandi untuk mendapatkan pinjaman.

“Karena daftar definitif itu tidak sesuai dengan faktanya, ketentuan syaratnya harus UMKM, tapi ternyata di luar UMKM. Setelah itu dicairkanlah uang tersebut, setelah dicairkan ada perbedaan, ternyata disalurkan bukan daftar definitif yang awal dibuat tetapi kepada orang yang berbeda lagi,” tandasnya.

Ironisnya, dana tersebut justru di berikan kepada PNS sekitar 50 orang, dengan pinjaman antara Rp.10 juta sampai Rp. 20 juta.
Akibatnya negara dirugikan Rp 2,6 miliar, sedangkan untuk dana sebesar Rp 2,4 miliar,
sudah dikembalikan.

Akibat perbuatannya para tersangka telah melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahuan 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dengan ancaman 20 tahun penjara.

Pewarta : Rohim Alfarizi

Editor/Publisher : Aan Imam Marzuki