Sengketa Lahan Apartemen Melati Dinoyo, Hakim PN Tinjau Lokasi

Foto: Hakim PN Noor Ichwan (kiri) dan Kuasa Hukum Dr Yayan Riyanto (jas biru) saat peninjauan obyek sengketa. (yog)

BACAMALANG.COM – Terkait sengketa lahan Apartemen Melati di Dinoyo, Kota Malang yang hingga kini masih berlanjut, Hakim PN Kelas 1A Malang
dipimpin Hakim Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, SH. melakukan peninjauan lokasi, Jumat (18/6/2021).

Pemeriksaan lahan dilakukan bersama tim pada lahan seluas 5.035 m2 dan sertifikatnya di tempat yang sedianya akan dibangun Apartemen Taman Melati di Dinoyo, Kota Malang tersebut.

Tim dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang beserta perangkat kelurahan serta Lurah Dinoyo, Dwi Hermawan juga ikut hadir dalam pemeriksaan yang hanya berlangsung 30 menit.

Pada pemberitaan yang lalu, advokat Dr. Yayan Riyanto, SH, MH berang karena lahan milik kliennya, Eko Budi Siswanto, hendak dieksekusi oleh PN Malang. Padahal, lahan tersebut dibeli warga Jalan Indragiri, Surabaya, bulan Agustus 2013 lalu.

Dr Yayan Riyanto SH MH menunjukkan bukti kepemilikan lahan dari kliennya. “Klien Kami merupakan pembeli lelang beritikad baik, setelah lahan tersebut dijual oleh PN Malang tahun 2013 lalu, sekitar Rp 6 miliar,” tuturnya.

Mantan Ketua DPC Peradi RBA Malang itu, menjelaskan Eko Budi membeli dua bidang tanah yang dulu milik Meriyati, 68, warga Jalan KH Hasyim Ashari Malang, dari lelang eksekusi pengadilan di KPKNL Malang.

Perkara No 137/Pdt.G/2003/PN.Mlg yang menyeret dua bidang tanah itu masuk dalam lelang eksekusi pengadilan, telah mempunyai kekuatan hukum tetap. PN Malang bahkan melakukan eksekusi lahan yang pernah menjadi kampus STIE dan STT, sesuai penetapan tanggal 3 September 2014 No 35/Eks/2013/PN.Mlg atas permohonan Eko Budi sebagai pemenang lelang.

ENGGAN BERKOMENTAR

Sayangnya, dikonfirmasi usai melakukan batas – batas lahan dan sertifikat, hakim Noor Ichwan enggan berkomentar banyak. “Sudah cukup pemeriksaannya,” kata dia.

Hakim Noor Ichwan Ichlas Ria Adha memeriksa berkas terkait lahan yang disengketakan.

Sedangkan Siti Badriyah, SH, kuasa hukum Meriyati malah menghindar. “Kan sudah lihat tadi,” ujarnya sambil berlalu.

Sementara itu, Yayan, kuasa hukum Eko Budi cukup puas dengan hasil pemeriksaan lahan.

“Hakim sudah melihat batas – batas di sertifikat baru yang dikeluarkan atas nama Eko Budi. Ini juga sudah dinyatakan oleh tim BPN.

Namun pihak Meriyati menunjukkan batas yang sesuai dengan sertifikat. Ya tidak apa-apa. Biar hakim yang memutuskan. Hakim juga tahu bila klien kami mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan belum ada putusan. Tapi PN Malang tidak sabar, sampai akan lakukan pencocokan batas terhadap perkara Meriyati,” ungkapnya.

“Sekarang, hakim harus mematuhi Pasal 4 Peraturan Menkeu No 27/PMK.06/2016 yang menegaskan bila lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tidak dapat dibatalkan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7/2012 butir IX yang berbunyi perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak atas objek itu,” urai dia. (*/had)