Sengketa Lahan Barat Velodrome, Gugatan ke Pemkot Malang Dicabut Asalkan….

H. Agung Mustofa selaku penggugat. (Foto : yog)

BACAMALANG.COM – H. Agung Mustofa (57), warga RW 1 Kelurahan Madypuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang menggugat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terkait sebidang tanah di kawasan Madyopuro Kota Malang, tepatnya disebelah barat Velodrome. 

Gugatan ini dilakukan lantaran Agung menyebut bahwa lahan seluas sekitar 3.260 meter persegi tersebut adalah tanah warisan dari orangtuanya. Sementara Pemkot Malang mengklaim, bahwa objek tanah yang menjadi sengketa ini telah memiliki bersertifikat hak pakai atas nama Pemkot Malang No. 51 seluas 1.441 meter persegi.

“Orang tua saya dianggap sudah menjual ke Perumnas. Tapi saya minta bukti Letter C tidak ada. Ini sekelas Perumnas masak gak punya bukti,” terang Agung seusai Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) atas gugatan sebidang tanah tersebut, Rabu (16//06/2021) siang.

Dalam kesempatan ini, Agung mengatakan akan mencabut gugatan jika Pemkot Malang dapat membuktikan tanah tersebut telah dibeli oleh Perum Perumnas. “Di Leter C ada yang dicoret. Ke Perumas. Katanya, itu sudah dibeli Perumnas. Saya akan cabut gugatan jika Pemkot Malang bisa membuktikan jika almarhum orang tua saya menerima uang dari penjualan itu. Namun jika tidak (gugatan) akan tetap lanjut, paparnya.

Kuasa hukum penggugat, Dr. M. Khalid Ali, SH, MH, menambahkan, tanah tersebut awalnya tanah BDN (Bekas Dai Nippon). Klienya memperoleh tanah tersebut dari hak waris orang tuanya, H. Maksum dan Hj. Chutobah. “Tanah tersebut sebelum dijajah Jepang, adalah milik warga. Setelah kemerdekaan, pemilik asal diperkenankan untuk menguasai kembali. Oleh karena itu di buku desa masih atas nama warga masing-masing,” terangnya.

Sementara itu, Pemkot Malang menyebut bahwa tanah tersebut milik Pemkot Malang berdasarkan sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Kota Malang No 51. “Tanah ini sudah bersertipikat, milik Pemkot Malang. Kemudian diklaim oleh Pak Agung bahwa ini  adalah tanahnya. Kemudian dia melayangkan gugatan,” terang Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang, Suparno.

Lanjut Suparno, tanah yang sudah bersertifikat seluas 1.441 meter persegi. Sedangkan versi penggugat, luas tanah  3.260 meter persegi. “Memang ada selisih luasan. Kami memiliki bukti sertipikat hak pakai. Lokasinya sesuai sertipikat no 51. Dulu pernah kita pasang patok, namun sekarang sudah tidak ada,” imbuhnya. (yga/red)