Sengketa Tanah 25 Hektar, Pengacara: Tidak Serahkan Lahan, Segera Kami Pidanakan

Foto: Didik Lestariyono saat memberikan keterangan kepada wartawan. (ist)

BACAMALANG.COM – Pihak Kuasa Hukum Pemerintah Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur, tidak habis pikir dengan ulah sekelompok orang yang tidak mau menyerahkan kembali kepada Desa tentang tanah kas desa yang sudah berakhir masa sewanya, walaupun sudah banyak dari penyewa yang mengembalikan kepada Desa.

“Kami tim kuasa hukum tidak habis berpikir mengapa tanah kas desa yang berakhir masa sewanya tidak segera dikembalikan kepada desa, karena dari kurang lebih 97 penyewa yang sudah menikmati hasil sewanya miliaran rupiah selama sekian tahun, sudah ada kurang lebih 50 orang yang dengan sadar dan etikat baik telah menyerahkan kepada desa,” ungkap Didik Lestariyono, S.H., M.H di kantornya, Kamis (14/01/2021).

Menurutnya, Dari total 97 orang penyewa, beragam luas yang dikerjakannya, ada yang tiga hektar, dua hektar sampai ada yang duaribu meter saja yang hasilnyapun beragam mulai menghasilkan miliaran hingga ratusan juta setiap kali mereka panen.

Teknis bayar sewanya dulu, kata dia, bermacam – macam. Ada yang setiap panen Rp 4 juta, tergantung luasan yang dikerjakan setiap penyewa, dan desa saat itu memberlakukan sewa terhadap tanah kas desa kepada masyarakat setempat karena belum ada Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Selain Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kata alumni fakultas hukum widyagama ini, ada pula, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa, seiring hal itu terbit pula Peraturan Bupati Malang No 24 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Aset Desa, Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa, sehingga kepada desa membuat surat keputusan Nomor : 181.45/1/KEP/35.07.22.2005/2020, “ terangnya.

Tim kuasa hukum, saat ini akan segera koordinasi dengan pihak – pihak terkait lainnya terutama pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dan meminta pendapat ahli untuk menyamakan persepsi dan pendapat hukum serta mencari formulasi dugaan tindak pidana. “Sehingga siapa saja yang tidak menyerahkan tanah kas desa itu kembali kepada desa selorejo merupakan perbuatan pidana dan ada konsukwensi hukum selain disisi lain gugatan perdata sekarang sembari berproses.,” pungkas Anggota Peradi Malang Raya ini. (yga/red)