Soal Dewas, Dirut Tirta Kanjuruhan Angkat Bicara

Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan, Syamsul Hadi saat memberikan keterangan kepada wartawan (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Syamsul Hadi angkat bicara perihal Dewan Pengawas alias Dewas yang baru saja dilantik beberapa hari lalu.

Diutarakan Syamsul, mekanisme pembentukan Dewas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Domain Dewan Pengawas itu adalah Pemerintah Daerah. Kami selaku Direksi menerima siapapun yang ditugaskan Bupati menjadi Dewan Pengawas adalah kewenangan beliau. Namun proses perekrutan saya amati memang sudah sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujar Syamsul, Jumat (28/5/2021).

Syamsul pun menampik apabila pembentukan Dewas tidak transparan. Menurutnya, pembentukan Dewas telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2018.

“Disana sudah jelas aturannya, sistem perekrutan melalui pembentukan Pansel, yang dibentuk oleh kepala daerah. Kemudian melakukan rekrutmen. Baru seleksi, yang melibatkan dari perguruan tinggi, yang saya tahu, kemudian dari unsur pemerintah, melakukan seleksi, melakukan UKK, melakukan wawancara, sehingga ada yang lolos daripada Pansel, kebetulan namanya Priyo Sudibyo. Dan kami menerima SK beberapa hari yang lalu. Dan hari Rabu kemarin telah diserahkan SK Dewan Pengawas itu oleh Ketua Dewan Pengawas dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah,” tutur Syamsul.

Syamsul membeberkan, Perumda Tirta Kanjuruhan tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam pembentukan Pansel Dewas. Itu semua merupakan hak prerogatif Bupati Malang, HM Sanusi.

“Kami tidak bisa membentuk Pansel. Yang membentuk Pansel adalah Bupati. Memang mekanismenya seperti itu. Ketua (Pansel, red) – nya itu Pak Holidin, kemudian juga ada dari akademisi, kemudian saya satunya tidak tahu siapa itu. Memang bukan domain kami,” jelas Syamsul.

Terakhir, Syamsul mengaku, selama tahapan seleksi Dewas berlangsung, Perumda Tirta Kanjuruhan tidak dilibatkan. Itu semua merupakan hal teknis yang jadi kewenangan Pansel.

“Kalau proses teknis kami memang tidak tahu. Memang tidak dilibatkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah Lumbung Informasi Rakyat atau DPD LIRA Malang Raya mempersoalkan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang yang baru saja dilantik beberapa hari lalu.

Pemilihan Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan, dinilai LIRA, tanpa ada transparansi. LIRA pun membawa persoalan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Hari ini, agenda rapat dengar pendapat dilaksanakan dengan Komisi II DPRD Kabupaten Malang. Direksi Perumda Tirta Kanjuruhan dihadirkan pada agenda itu.

Pada rapat yang sempat berlangsung panas, Direksi Perumda Tirta Kanjuruhan dicecar beberapa pertanyaan, baik dari legislatif maupun LIRA.

“Perumda Tirta Kanjuruhan ini kan perusahaan daerah, kalau kemudian prosesnya ngawur, seperti me-manage warung kopi ya rusak semua tatanan,” kata Ketua DPD LIRA Malang Raya, Zuhdi Achmadi. (mid/red)