Solusikan PMK, Pemerintahan Bentuk Satgas dan Beri Ganti Rugi Peternak

Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. (ist)

BACAMALANG.COM – Guna mensolusikan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di tanah air, Pemerintahan membentuk Satgas dan memberikan ganti rugi kepada peternak terdampak.

“Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku yang akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto,” tandas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dikatakannya, struktur Satgas Penanganan PMK telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat internal di Istana Bogor, Kamis (23/6/2022), yang membahas perkembangan dan penanganan kasus PMK. “Bapak Presiden sudah menyetujui struktur daripada Satgas Penanganan PMK yang nanti akan dipimpin oleh Kepala BNPB,” kata Airlangga.

Dijelaskannya Satgas Penanganan PMK nanti akan memiliki para wakil yang terdiri dari Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan Kementerian Pertanian, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Asisten Operasi Kapolri dan Panglima TNI. “Struktur ini mirror dengan penanganan Covid,” urainya.

Sementara itu, Suharyanto mengatakan, Satgas Penanganan PMK akan bergerak cepat mengikuti model penanganan Covid-19. “Kita sudah punya model pada saat penanganan Covid sehingga hal-hal yang dilakukan saat penangangan Covid-19 yang saat ini juga masih berjalan ini akan Kami terapkan dalam penanganan mulut dan kuku,” kata Suharyanto.

Ia menambahkan, setelah Satgas terbentuk, ia akan melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan turun ke daerah-daerah merah serta meminta kerja sama dari seluruh kepala daerah dan aparat pemerintah daerah untuk bersama-sama menangani PMK pada hewan ternak dengan secepat mungkin.

Sementara itu Pemerintah bakal memberi ganti rugi sebesar Rp 10 juta kepada peternak yang terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) diprioritaskan untuk peternak UMKM yang sapi-sapinya dimusnahkan paksa akibat PMK.

“Terkait dengan penggantian, terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti. Terutama untuk peternak UMKM sebesar Rp 10 juta per sapi,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kebijakan ini menjawab permintaan dan keluhan para peternak sapi. Sebelumnya, peternak meminta pemerintah mengambil keputusan berani untuk mengatasi wabah PMK.

Diungkapkannya rencana pemerintah terkait pengadaan vaksin PMK menyetujui mengadakan vaksin khusus PMK sebesar 28-29 juta dosis serta biaya pengadaan ditanggung oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberi arahan untuk menyiapkan obat-obatan.(*/had)