Sudah Disita Negara, GMBI Ngotot Ingin Bawa Pulang Truk dari Kejari Kabupaten Malang

Kedatangan GMBI di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Kepanjen (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Beberapa orang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia alias GMBI mendatangi Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Kepanjen, Rabu (25/11/2020).

GMBI ngotot ingin mengambil dan membawa pulang barang bukti sitaan berupa satu unit truk yang dipakai untuk mengangkut kayu hasil ilegal logging. Padahal, truk tersebut berstatus sitaan negara yang sudah diputus di Pengadilan Negeri dan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Kedatangan orang-orang GMBI ini pun sempat membuat suasana kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang memanas. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sebenarnya sudah memberikan kesempatan untuk dilakukan dialog. Namun, penjelasan yang disampaikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tidak dapat diterima GMBI.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Sobrani Binzar mengatakan, apa yang dipersoalkan GMBI sebenarnya sudah jelas diterangkan dalam petikan keputusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 167/Pid.B/2020/PN.Kpn yang menyatakan bahwa barang bukti merupakan rampasan negara.

“Keputusan final Pengadilan, mengacu Undang-Undang baru Nomor 18 Tahun 2013. Jika alat angkut transportasi baik darat, laut, udara digunakan dalam kejahatan, akan dirampas negara,” ucap pria yang akrab disapa Banie.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Sobrani Binzar (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan (Dhimas)

Banie pun bilang, ini bukan pertama kalinya GMBI berupaya mengambil truk tersebut. Masih kata Banie, saat ini truk tersebut dalam proses apresial di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL untuk menghitung nilai barang rampasan.

“Sebelumnya kita sudah menerima kehadiran mereka, beberapa kali. Kami sudah jelaskan, dalam kami bertugas menganut pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Kita sudah meminta dan menunggu hasil apresial KPNKL terhadap barang rampasan itu. Dan nantinya proses lelang juga KPKNL, karena barang rampasan nilainya diatas Rp 35 juta, proses lelang dilakukan oleh KPKNL,” jelasnya.

Terpisah, Ketua GMBI Distrik Sidoarjo, Nunuk Rusianita menyampaikan, truk yang disita negara berstatus dipinjamkan dan pemilik tak mengetahui atau terlibat dalam perkara yang sudah diputuskan.

“Truk itu dipinjam, pemiliknya tidak terkait. Makanya, kami mau meminta dan membawa itu. Kalau memang mau dilelang, silakan Jaksa yang harus membayar,” ujar Nunuk. (mid/yog)