Sunset Policy VI Masih Jadi Primadona Wajib Pajak Kota Malang

Foto: Kepala Bapenda Kota Malang. (ist)

BACAMALANG.COM – Animo masyarakat dan wajib pajak cukup tinggi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak di Kota Malang. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan realisasi penerimaan sunset policy.

Tingginya animo masyarakat sudah terlihat sejak program Sunset Policy VI diluncurkan pada 1 Agustus 2020. Pada akhir Agustus, ada 1.510 WP PBB yang memanfaatkan. Kemudian pada akhir September ada 1.552 dan terus meningkat hingga program resmi ditutup pada 31 Oktober 2020.

Kesimpulannya, nilai yang dikumpulkan pada Sunset Policy VI ini lebih besar dari realisasi Sunset Policy V yang digeber selama 1 April 2020- 30 Juni 2020 yakni Rp 2,1 Milyar dari 2.069 WP.

“Dari PBB saja, realisasi yang dibukukan mencapai Rp 2,83 Milyar. Itu belum dari pajak daerah lainnya,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT, baru-baru ini.

Jadi Primadona

Seperti diketahui, program penghapusan denda pajak daerah bertajuk ‘Sunset Policy’ nyatanya masih menjadi primadona bagi warga Kota Malang.

Ade mengungkapkan, dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para WP mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB serta pajak daerah lainnya (non PBB) yang belum terbayar selama kurun waktu 1994-2019.

“Bagi Pemerintah Kota Malang, program ini juga efektif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan daerah, serta signifikan dalam upaya peningkatan PAD dari sektor pajak,” pungkas Ade. (*)