Sutiaji Bisa Dikenai Hak Angket dan Pasal Berlapis

Foto: Tokoh masyarakat, Soetopo Dewangga. (ist)

BACAMALANG.COM – Pasca permohonan maaf dan mengakui perbuatannya, kini kasus dugaan pelanggaran PPKM rombongan Walikota memasuki proses lanjutan yakni ranah hukum.

“Kalau ada pasal pidana yang dikenakan maka pidana itu masalah perbuatan, dengan demikian permohonan maaf itu tidak serta merta menghapus perbuatan yang disangkakan tetapi permohonan maaf itu bisa mengurangi hukuman selain selama pemeriksaan dan atau persidangan bertindak kooperatif,” tutur
tokoh masyarakat yang juga salah satu tokoh senior GMNI Malang, Soetopo Dewangga, Jum’at (24/9/2021).

Sekilas info, walaupun kemarin sudah ada permohonan maaf dan mengakui perbuatannya melalui press confrence namun hal ini tidak membuat masyarakat terkecoh karena yang ditunggu adalah kepastian hukum tetap terhadap tindakan pelanggaran yang telah dilakukan dan langkah tegas yang diambil DPRD Kota Malang.

Hal ini disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat yang juga salah satu tokoh senior GMNI Malang, Soetopo Dewangga.

Kesimpulannya permohonan maaf hanya akan mengurangi sanksi hukuman tetapi tidak akan menghapus atau menghilangkan pasal yang disangkakan.

Memang peristiwa tanggal 19 September 2021 itu kegiatan pribadi yang termasuk bukan wilayah tugas dan fungsi parlemen, namun demikian DPRD Kota Malang bisa memanggil Walikota untuk dimintai keterangan karena :

  1. Ada kendaraan Plat merah yang dipergunakan dalam giat tersebut, termasuk Satpol PP bahkan Ambulance. Sehingga jika dipakai pada hari libur itu artinya giat resmi dari Pemkot
  2. Karena giat resmi tentu ada anggaran yang terserap, dan bisa dilihat itu anggaran dari OPD mana.
  3. Jika memang benar bahwa itu giat resmi, maka ada kesengajaan untuk menabrak aturan PPKM wilayah lain.
  4. Sebaliknya jika bukan giat resmi, maka itu masuk menyalahgunakan jabatan dengan menggunakan aset negara (mobil dinas) dan lain-lain untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
  5. Walikota itu sekaligus sebagai ketua Satgas Covid-19, maka sebagai seorang Ketua satgas harus melakukan segala ketentuan sebagaimana Mendagri No.42 tahun 2021, karena dengan menabrak aturan juga melukai bahkan merendahkan pada rakyatnya yang selama ini patuh atas aturan PPKM.

Dari keterangan inilah parlemen baru bisa mengambil sikap untuk langkah berikutnya salah satunya gunakan Hak Angket.

Parlemen itu simbol lembaga Politik karena anggota Dewan dipilih dari partai-partai politik maka seharusnya tidak hanya terpaku pada normatif tugas dan fungsi melainkan melakukan fungsi-fungsi politik.

“Sementara secara hukum sanksi tergantung penyidikan menggunakan pasal berapa dalam kitab UU Pidana pasal 212 sampai 218 bisa dijuncto dengan pasal lain jadi pasal disangkakan bisa berlapis dengan UU no 6 tahun 2018 dan peraturan daerah yang relevan terhadap tindakan pelanggaran yang sudah dilakukan ” ungkapnya.(*/had)