Tangani PMK, Pemerintah Kucurkan Rp 4 Triliun dan Imbau Perkuat Kolaborasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (ist)

BACAMALANG.COM – Dalam menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Pemerintah mengucurkan Rp 4 Triliun dan mengimbau penguatan kolaborasi lintas sektor.

“Anggaran yang sudah Kami persiapkan sekitar Rp 4 triliun yang nantinya Kami koordinasi dengan Kementan, BNPB dan Pemda,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto baru-baru ini.

Menko menjelaskan anggaran digunakan untuk pengadaan vaksin, distribusi vaksin ke daerah hingga keperluan lainnya untuk mengatasi wabah ini. Sementara sumber anggaran masih dalam kantong APBN.

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa saat ini pemerintah sudah memesan sekitar 3 juta vaksin PMK yang didatangkan dari sejumlah negara. Untuk tahap awal ada sekitar 800 ribu dosis vaksin yang sudah datang.

Ia menyebut kebutuhan akan vaksin PMK akan mengikuti jumlah populasi hewan ternak di Tanah Air sebanyak 28 juta ekor. Saat ini pemerintah pun sudah membentuk gugus tugas yang akan mengerjakan program vaksinasi massal kepada hewan ternak.

“Pemerintah buat gugus tugas Kementan, BNPB dan struktur Pemda pelaksanaan secara mikro, Kita kawal di desa dan kecamatan sehingga 3 juta vaksin bisa tersalurkan dan terus mengadakan vaksin hingga 28 juta untuk hewan ternak,” paparnya.

Prioritas utama pemberian vaksin ini akan digunakan untuk para hewan ternak dengan kondisi sehat, sementara yang sudah terinfeksi akan diobati. “Hewan sehat divaksin yang sakit diobati,” tukasnya.

Sementara itu Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan, Pemerintah merespon cepat PMK dengan memvaksinasi hewan ternak.

Juga menjaga kesejahteraan masyarakat dengan mengupayakan distribusi hewan ternak terkendali dengan baik. Hal ini seiring penanganan COVID-19 yang dinamis dan secara lintas sektor.

“Saat ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dipimpin langsung Kemenko Perekonomian, serta berbagai stakeholder lainnya berkolaborasi lintas sektor bersama-sama menyelesaikan wabah PMK di Indonesia,” tegas Wiku.

Wabah ini kembali merebak setelah Indonesia dinyatakan bebas PMK pada tahun 1990. Berdasarkan data siagapmk.id penyebarannya mencapai 19 Provinsi dengan 208 kabupaten/kota. Dimana, 5 provinsi tertinggi ialah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Juga, sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2019, BNPB dan Satgas COVID-19 berkomitmen membantu penanganan wabah PMK pada hewan ternak. Dengan melakukan penanganan darurat serta logistik, dan peralatan, melakukan kolaborasi lintas sektor, memaksimalkan sumber daya dan melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut.

“Dengan pembelajaran atas keterlibatan lintas sektor khususnya masyarakat untuk penanganan bencana seperti COVID-19 ataupun wabah-wabah lainnya, maka perlu adanya penerapan nilai yang sama juga dalam penanganan PMK ini,” lanjut Wiku.

Oleh karena itu, masyarakat dihimbau selain penerapan protokol kesehatan, juga harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dimanapun berada. Termasuk saat berada di sekitar hewan ternak, apalagi menjelang hari raya Idul Adha mendatang.(*/had)