Terkait Pemotongan Tunjangan ASN, Begini Tanggapan Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang

Foto: Sekreatris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi (ist)

BACAMALANG.COM – Menanggapi ramainya pemotongan TPP untuk ASN kelas 7 sampai 9 sebesar 15%,
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi ikut memberi tanggapan.

Ketika diminta tanggapannya, AW menyampaikan bahwa meskipun TPP untuk ASN jumlahnya tidak seberapa besar, namun sebetulnya TPP tersebut sangat ditunggu dan bermanfaat bagi ASN.

“Karena dari jeritan para ASN hampir rata-rata ASN juga ambil kredit pada Bank, sehingga dengan tambahan TPP tersebut dapat membantu tambahan uang dapur,” tegas Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi, Jumat (27/8/2021).

Menurutnya, selama pandemi ini para ASN juga terlibat aktif dalam membantu warga di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. “Kalau alasannya pandemi menuntut kepedulian semua pihak termasuk ASN, apakah selama ini ASN tidak mempunyai kepedulian ketika tetangganya, warga sekitar lingkungan ASN membutuhkan uluran tangan warga yang lain termasuk ASN,” terangnya.

“Sepengetahuan saya yang dari awal ikut dikepengurusan sosial kampung baik sebagai Ketua RW, Ketua BKM dan ketua LPMK, ASN sangat peduli dan pasti kami dahulukan untuk berbagai bentuk sumbangan ketika warga yangj lain membutuhkan,” imbuh DPRD dari fraksi PKB ini.

Dipaparkannya, janganlah ASN disudutkan seolah mereka orang-orang yang berkelebihan dan tidak punya empati sehingga harus dipotong haknya yang tidak seberapa itu. Apalagi kalau hal tersebut dipukul rata, termasuk tenaga kesehatan yang selama ini berada pada garda terdepan penanganan Covid-19.

“Masak yang berhadapan langsung dengan pasien Covid-19 juga dianggap tidak ada rasa pedulinya terhadap pandemi ini,” jelasnya.

Lebih lanjut Arief menyampaikan, sebetulnya untuk penanganan pandemi dan segala kegiatan recovery-nya, APBD Kota Malang masih bisa memenuhi.

Dijelaskannya, akan lebih bijak kalau Walikota memerintahkan untuk menggeser anggaran OPD yang belum prioritas atau bisa ditunda pengerjaannya dan difokuskan kegiatan yang mempunyai implikasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap penanganan pandemi ini.

“DPRD sudah berani menggeser anggaran untuk kegiatan Dewan yang jumlahnya lumayan besar, dan saya yakin OPD lain juga akan dengan ikhlas mau menggeser anggaran untuk kegiatan yang tidak prioritas atau masih bisa ditunda pelaksanaannya,” urainya.

“Toh kalau kita hitung yang akan didapat dari pemotongan TPP sebesar 15 % tersebut hanya dapat sekitar Rp 7 M, yang saya sangat yakin akan bisa tertutup pada Perubahan APBD 2021 yang kemarin Kebijakan Umum Perubahannya sudah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Malang,” ungkapnya.

“Belum lagi kalau kita bicara masalah legalitas potongan maupun pertanggungjawaban penggunaan anggarannya yang tentu akan bisa menjadi temuan tersendiri. Untuk itu saya sarankan kepada Walikota untuk dapatnya meninjau ulang pemotongan TPP 15% tersebut,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika juga mengaku sangat menyesalkan kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) sebesar 15 persen.

Dikatakannya, pihaknya sejak awal tidak merestui langkah yang diambil Wali Kota Malang ini untuk membantu biaya penanganan Covid-19. Pasalnya, masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menambah anggaran penanganan  Covid-19 di Kota Malang. (had/yog)