Tolak Eksekusi dengan 16 Bukti Surat Tambahan, Tanggungjawab PN Dinanti Pemenang Lelang

Foto: Advokat senior, Dr Yayan Riyanto (dua dari kiri) saat memberikan keterangan pers. (ist)

BACAMALANG.COM – Polemik tanah lelang PN berlanjut, dan memasuki babak baru yakni pelawan memberikan 16 surat bukti baru.

“Kali ini, kami menunjukkan 16 bukti surat. Minggu lalu 12 bukti surat. Nanti masih akan kami tambah 2 bukti surat lagi. Jadi totalnya, ada 30 bukti surat, terang kuasa hukum pemenang lelang, Dr Yayan Riyanto SH MH, Kamis (6/5/2021)

Dengan penyerahan bukti ini, pihaknya ingin meyakinkan bahwa kliennya adalah pembeli lelang dari pengumuman lelang eksekusi Pengadilan Negeri.

‚ÄúTapi kenapa hingga saat ini, masih berperkara. Untuk itu, kami minta Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung bertanggungjawab,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemenang lelang eksekusi Pengadilan Negeri Malang, Eko Budi Siswanto, warga Jl. Indragiri, Surabaya meminta pertanggungjawaban pengadilan.

Pasalnya, sebagai pemenang lelang
dengan pengumuman lelang no 137 pdtg tahun 2013 PN Malang, Eko adalah selaku pemenang lelang. Bahkan, pihaknya sudah melakukan eksekusi hingga terbit sertifikat hak milik.

Salah satu bukti surat, lanjut Yayan, adalah bahwa sertifikat itu sudah atas nama kliennya. Sementara sertifikat atas nama pemilik lama, selaku pemohon eksekusi sudah dibatalkan oleh BPN.

Apalagi, masih kata Yayan, hal itu juga sudah diputuskan di dalam Peninjauan Kembali (PK) di tahun 2016, dan ditolak.

“Sebenarnya, sebagai pembeli lelang yang beritikad baik, fokus saja pada aturan hukum. Yakni lelang itu tidak bisa dibatalkan apalagi eksekusi lelang pengadilan,” lanjutnya.

Lahan tersebut, sedianya akan segera didirikan bangunan apartement. “Maka kami melakukan perlawanan. Agar eksekusi yang dimohonkan pemohon, tidak sampai terjadi,” terangnya.

Seperti pernah diberitakan, Pengadilan Negeri (PN) Malang melakukan sidang yang bisa dibilang ‘unik’. Pasalnya, obyek sudah balik nama atas nama Eko Budi Siswanto, pemenang lelang. Tetapi masih ada permohonan eksekusi dari pemohon / pihak lain. (*/had)