Universitas Brawijaya Menjadi PTN Badan Hukum

Universitas Brawijaya kini sudah menjadi PTN Badan Hukum. (ned)

BACAMALANG.COM – Universitas Brawijaya (UB) yang berdiri tanggal 5 Januari 1963, kini berubah status menjadi PTN Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya tanggal 18 Oktober 2021. Peraturan Pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo tersebut mengamanatkan UB sebagai PTN Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom.

Hal ini disampaikan¬†Koordinator Sub Bagian Kearsipan dan Humas UB, Kotok Gurito SE, dalam siaran pers, Rabu (27/10/2021). “Sesuai PP tersebut, nantinya UB memiliki organ yang disebut Majelis Wali Amanat (MWA) yang bertugas menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan dibidang non akademik,” ungkapnya.

Kotok menjelaskan, MWA memiliki perangkat yang disebut Komite Audit yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UB untuk dan atas nama MWA. Sedangkan Rektor merupakan organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
Ia menambahkan, organ lain yang harus ada dalam PTNBH UB adalah Senat Akademik Universitas (SAU) yang bertugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

“MWA terdiri dari berbagai unsur yang beranggotakan 17 orang, yaitu: Menteri, Rektor, Ketua SAU, Wakil dari tokoh masyarakat (3 orang), wakil dari alumni UB (1 orang), wakil dari anggota SAU bergelar profesor selain ketua SAU (7 orang), wakil dosen UB yang bukan anggota SAU bergelar nonprofesor (1 orang), wakil dari tenaga kependidikan (1 orang), dan wakil mahasiswa (1 orang),” paparnya.

Sebelum menjadi PTN Badan Hukum, imbuh Kotok, UB berstatus PTN Badan Layanan Umum. “Berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tanggal 17 Desember 2008, yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, seperti penerimaan non pajak dapat dikelola sendiri dan wajib melaporkan ke negara,” pungkasnya. (ned/lis)