Wali Kota Paparkan Laporan Kinerja Satgas Covid-19, Sekretaris DPD PSI Kota Malang Beri Sorotan Tajam

Caption : Sekretaris DPD PSI Kota Malang, Yudha Rachman Winarto, ST. MT. (dok pribadi)

BACAMALANG.COM – Secara riil cukup banyak pasien isolasi mandiri (isoman) terinfeksi Covid-19 akhirnya meninggal karena tidak kebagian akses RS, obat dan oksigen. Ironisnya, data jumlah angka kematian yang ada tidak mencerminkan pola yang transparan, update dan akurat.

Dalam sikon seperti ini, selayaknya pemerintah turut bertanggung jawab, karena tugas pemerintah adalah melindungi segala macam ancaman bagi rakyatnya. Seperti diketahui, Wali Kota Malang melakukan pemaparan terkait kinerja Satgas Covid-19 Kota Malang.

Sorotan kritis ini disampaikan oleh Sekretaris DPD PSI Kota Malang, Yudha Rachman Winarto, ST. MT kepada bacamalang, Jumat (30/7/2021) atas adanya pemaparan Wali Kota Malang terkait kinerja Satgas Covid-19 Kota Malang.

“Akses RS, obat dan oksigen masih sulit mas. Menurut saya yang harus bertanggung jawab jika banyak isoman mati karena tidak kebagian akses perawatan atau perlengkapan standar isoman adalah Pemerintah. Karena tugas pemerintah untuk melindungi segala macam ancaman bagi rakyatnya,” tegas Sekretaris DPD PSI Kota Malang, Yudha Rachman Winarto, ST. MT.

Selain Yudha, penanganan Covid-19 yang dikerjakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga mendapat penilaian dari Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika. Pria yang juga Dosen ini mengungkapkan jika penanganan Covid antara hulu dan hilir harus seimbang.

“Antara hulu dan hilir kudu balance. Tugas pemerintah yaitu mencegah penularan/penyebaran dan mengobati yang sakit. Harus sering diadakan bincang interaktif mengurai dimana simpulnya di media, agar bisa makin banyak input (positif-konstruktif) dari berbagai pihak,” terangnya.

Lebih lanjut, Yudha menuturkan jika secara langsung atau tidak pemerintah telah melanggar UUD 1945. “Pemerintah melanggar UUD 1945: pasal 28 H ayat 1. Yakni “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” pungkasnya. (had)