Walikota Malang Tekankan PPKM Darurat untuk Keselamatan Masyarakat

Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji didampingi Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto dan Komandan Kodim 0833 Kota Malang, Letkol Arm Ferdian Primadhona dan para kepala perangkat daerah saat mengikuti rakor virtual bersama Pemprov Jatim. (ist)

BACAMALANG.COM – Terkait PPKM darurat, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menekankan jika upaya ini dilakukan untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat.

“Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan dimulai pada 3-20 Juli 2021 berbagai aturannya sudah turun dan jelas dari Kemendagri sejak Jumat (2/7/2021) malam. Namun yang perlu ditekankan bahwa PPKM Darurat ini bukan semata-mata untuk membatasi aktivitas yang sangat menakutkan. Tapi program ini untuk keselamatan dan melindungi masyarakat,” tegas Sutiaji.

“Bagi semua pihak tolong disampaikan kepada masyarakat bahwa Indonesia dan Kota Malang khususnya sedang dalam kondisi darurat. Ancaman bahaya penularan virus Covid-19 dengan semakin banyak bermunculannya varian virus baru seperti Alpha, Beta dan Delta serangannya sangat membahayakan. Sehingga selain operasi yustisi yang akan digelar secara rutin, juga akan ada penyekatan, terutama di akses keluar masuk Kota Malang,” terangnya.

Pelaksanaannya, diantaranya seperti pemadaman lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di pusat-pusat keramaian massa pada pukul 20.00 WIB, restoran meski relatif tidak ada pembatasan tapi setelah pukul 20.00 WIB tidak boleh menyediakan tempat duduk, hanya melayani take a way atau layanan bawa pulang.

“Adapun surat edaran wali kota nantinya akan linier atau copy paste dari aturan yang dikeluarkan Mendagri dan Gubernur Jawa Timur,” urainya.

Sedangkan terkait kompensasi, pihaknya menyiapkan alokasi anggaran bagi ketua RT dan RW selama penerapan PPKM Darurat ini sebesar Rp 500 ribu tiap ketua RT dan ketua RW. Bagi setiap pedagang kaki lima (PKL) yang memang benar-benar terdampak dialokasikan Rp 300 ribu. “Berjalannya waktu apabila dibutuhkan kompensasi lain dan mungkin bagi kalangan di luar dua kriteria itu, akan dibahas lebih lanjut,” paparnya.

Ditegaskannya agar masyarakat dan para pelaku usaha dapat mendukung program ini. Dalam praktiknya nanti, pendekatan persuasif dan humanis akan diberlakukan. Bagi pihak-pihak yang melanggar setelah mendapat peringatan pertama dari petugas, maka akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari penutupan usaha hingga ke ranah hukum jika memang harus dilakukan.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam rapat koordinasi virtual dengan para kepala daerah terkait pemberlakuan PPKM Darurat minta berbagai elemen masyarakat seperti dari Pengurus Wilayah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sepakat untuk diterapkannya PPKM Darurat.

Diharapkan pelaksanaan PPKM Darurat berjalan optimal. Forkopimda harus berjalan beriringan dengan berbagai pihak. “Kami pun di Pemprov Jawa Timur sudah menyiapkan sejumlah bantuan sosial atau kompensasi bagi pihak-pihak yang nantinya sangat terdampak pemberlakuan PPKM Darurat ini. Dalam 1-2 hari ini pun kami akan berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota,” terang Khofifah. (*/had)