YUA Minta Pemkot Batu Tidak Pasang Label Keluarga Miskin

Foto : Aktivis YUA Jawa Timur saat di Gedung DPRD Jatim. (dari kiri) Hari Subagyo (Yoyok), Alex Yudawan, Bambang D dan Suhardono Frans. (ist)

BACAMALANG.COM – Yayasan Ujung Aspal ( YUA ) Jawa Timur meminta Pemerintah Kota Batu tidak memberikan label keluarga miskin di rumah penduduk penerima bantuan. Selain melanggar etik, pemberian label kepada rumah keluarga miskin ini juga menabrak aturan perundang-undangan.

“Kami menghimbau kepada lembaga pemerintah atau non pemerintah di kota batu agar tidak ikut-ikutan daerah lain untuk memasang label keluarga miskin dirumah – rumah penduduk penerima bantuan, ” papar Alex Yudawan Ketua YUA Jawa Timur saat di Gedung DPRD Kota Batu, Senin (11/5/2020).

Keluarga miskin, kata dia, bukanlah permintaan mereka, terlebih keluarga miskin itu merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, bagaimana tanggung jawabnya, ” paparnya.

Keluarga miskin tidak boleh disiarkan, dipublikasikan, cukup dilakukan pendataan saja serta diberikan solusi positif atas hak – hak yang harus diterima dari negara, bukan malah di data dan diberikan label bahwa mereka keluarga miskin.

Apalagi, status keluarga miskin sesuai data yang ada pada pemerintah dipublikasikan dengan cara rumah mereka di pasang label atau tulisan tertentu dengan maksud agar orang lain mengetahuinya. Itu sudah tidak benar dan melanggar hukum, ” katanya.

Mereka dari keluarga miskin di akui oleh konstitusi, sesuai pasal 34 ayat ( 1 ) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Bukan diberikan label keluarga miskin oleh negara, kata Alex.

Pula demikian, kata mantan pegawai honorer daerah Pemeritah Kota Batu ini, bahwa pengertian yang luas akan hal itu sudah di atur dalam peraturan yang mengikuti setelahnya, jadi tidak perlu lembaga pemerintah pusat apalagi daerah melakukan pemasangan tulisan keluarga miskin.

Alek menambahkan, untuk itu, sekali lagi kami menghimbau agar di Kota Batu tidak dilakukan pemasangan label keluarga miskin pada rumah – rumah masyarakat penerima bantuan dari pemerintah baik tunai maupun non tunai.

Selain melanggar hukum, hal itu mencederai hak hukum dasar manusia yaitu hak asasi manusia yang dilindungi dan berhak mendapatkan fasilitas oleh Negara yang tertuang dalam piagam dan konvensi – konvensi Internasional tentang HAM, ” pungkasnya. (hum/yog)