BACAMALANG.COM – Pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kegiatan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) menjadi momentum bagi Satreskrim Polresta Malang Kota untuk memperkuat langkah pencegahan. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi masyarakat, koordinasi lintas instansi, serta peningkatan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Septiawan Adi Prihartono menegaskan, pemberantasan TPPO tidak cukup hanya melalui penindakan hukum. Langkah preventif dinilai penting agar masyarakat mampu mengenali modus perdagangan orang dan terhindar dari praktik perekrutan yang berpotensi merugikan.
“Setelah mengungkap kasus TPPO selama KRYD, kami terus memperkuat langkah pencegahan. Kami tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat,” ujar Kompol Septiawan.
Perkuat Sinergi dengan Instansi Terkait
Dalam memperkuat upaya pencegahan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Malang Kota meningkatkan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi TPPO sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan menjadi sasaran perdagangan orang.
“Kami terus meningkatkan koordinasi dengan Disnaker dan Dinas Sosial Kota Malang. Sinergi ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman perdagangan orang,” jelasnya.
Selain menjalin koordinasi antarlembaga, kepolisian juga memperluas sosialisasi ke lingkungan pendidikan, lembaga sosial, instansi pemerintah, serta berbagai lapisan masyarakat.
Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pola perekrutan yang digunakan pelaku, termasuk tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi yang tidak disertai informasi jelas mengenai perusahaan, lokasi kerja, maupun persyaratan yang harus dipenuhi.
“Kami mendorong masyarakat agar lebih mengenali berbagai modus perdagangan orang. Dengan memahami pola perekrutan dan tawaran pekerjaan yang mencurigakan, masyarakat dapat mengambil langkah pencegahan lebih awal,” ungkap Kompol Septiawan.
Masyarakat Diajak Aktif Cegah TPPO
Kompol Septiawan menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempersempit ruang gerak pelaku perdagangan orang. Karena itu, upaya pencegahan membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari lingkungan pendidikan, instansi pemerintah, lembaga sosial, hingga keluarga.
“Kami memperluas sosialisasi ke lingkungan pendidikan, instansi pemerintah, dan masyarakat. Pencegahan TPPO membutuhkan kepedulian serta keterlibatan semua pihak,” tegasnya.
Ia menambahkan, Satreskrim Polresta Malang Kota terus mengoptimalkan langkah pencegahan, penanganan perkara, serta perlindungan korban melalui koordinasi dengan lembaga terkait.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan TPPO tidak hanya diukur dari pengungkapan perkara, tetapi juga dari kemampuan mencegah munculnya korban baru dan memastikan korban memperoleh perlindungan yang diperlukan.
“Kami mengedepankan pencegahan sekaligus memperkuat penanganan perkara dan perlindungan korban. Kami ingin memastikan upaya kepolisian tidak berhenti pada pengungkapan kasus,” tandasnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, masyarakat yang mengetahui atau mencurigai adanya indikasi tindak pidana perdagangan orang diimbau segera melaporkannya kepada kepolisian.
Laporan dapat disampaikan melalui layanan Call Center Polri 110 atau layanan Jogo Malang di nomor 0811-1272-000, yang menurut keterangan kepolisian dapat diakses selama 24 jam.
Melalui penguatan edukasi, koordinasi lintas instansi, dan partisipasi publik, Polresta Malang Kota berkomitmen mendorong pencegahan TPPO secara berkelanjutan demi melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang.
Pewarta: Rohim Alfarizi
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga




















































