Pusaran Setoran ke Atas di Tubuh ATR/BPN dan Ujian Kepastian Hukum Pertanahan Kabupaten Malang - BACAMALANG.COM

Menu ✖

Mode Gelap
Fapet UB Kembangkan LENTERA, Sistem Modernisasi Peternakan Ayam Berbasis AI dan IoT untuk Segmentasi Peternak Kecil Viral Hukuman Ringan Koruptor, Dosen FH UMM Berharap Hakim Harus Lebih Berani Jatuhkan Vonis ACPM Gelar Pameran Lukisan dan Seni Budaya di Gedung DPRD Kota Malang, Diikuti Pelukis Difabel Dukung Program EBT Pemerintah, UMM Kembangkan PLTS dan PLTB di Berbagai Lokasi Tahun Baru 2025, Shanaya Resort Malang Pesta Kembang Api dan Bagi Hadiah Tiket Pesawat

OPINI · 18 Nov 2026 20:31 WIB ·

Pusaran Setoran ke Atas di Tubuh ATR/BPN dan Ujian Kepastian Hukum Pertanahan Kabupaten Malang


 Agus Subyantoro, SH, Founding & Managing Partner Kantor Hukum Perbesar

Agus Subyantoro, SH, Founding & Managing Partner Kantor Hukum "Agus Subyantoro & Partners", dan Wakil Ketua I DPC PERADI Kepanjen. (Agus for BacaMalang)

Oleh: Agus Subyantoro, SH

Kabar pemeriksaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Istanto Nurhidayat, oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Mapolda Jawa Timur pada pertengahan November 2026 menjadi sorotan serius bagi publik Malang Raya.

Meski kapasitasnya dalam pemanggilan tersebut berstatus sebagai saksi, bagian dari pengembangan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan di Bogor pada September lalu, peristiwa ini layak dibaca melampaui sekadar berita kriminal biasa.

KPK bergerak dalam koridor hukum acara pidana yang objektif. Status saksi yang disandang Kakantah Kabupaten Malang menegaskan bahwa proses penyidikan masih berada pada tahap pendalaman alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya, sebagaimana amanat Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi agar tidak terjadi penghakiman publik sebelum adanya pembuktian di persidangan.

Namun demikian, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah tidak boleh menumpulkan fungsi kontrol sosial. Prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, dan pelayanan yang baik, menuntut agar dinamika hukum yang tengah bergulir di tubuh ATR/BPN tidak mengganggu hak-hak administratif warga Kabupaten Malang.

Publik berhak memastikan bahwa setiap berkas permohonan pengukuran, peralihan hak, hingga penerbitan HGB tetap diproses secara cermat dan akuntabel agar tidak melahirkan benih-benih sengketa perdata maupun sengketa Tata Usaha Negara baru di kemudian hari.

Momentum pemeriksaan oleh lembaga antirasuah ini seharusnya dijadikan titik balik oleh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk melakukan audit internal secara menyeluruh.

Digitalisasi layanan pertanahan tidak akan bermakna optimal apabila integritas sumber daya manusia di balik sistem tersebut masih rentan terhadap tekanan hierarkis. Pembaruan sistem dan digitalisasi layanan saja tidak cukup. Integritas aparatur, transparansi prosedur, serta akuntabilitas pelayanan adalah fondasi utama yang harus dibuktikan.

Loket-loket pelayanan pertanahan di Kepanjen harus membuktikan diri tetap berdiri tegak sebagai institusi pelayan publik yang bersih, cermat, dan benar-benar terbebas dari bayang-bayang budaya setoran, praktik penyimpangan, maupun pungutan liar. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tetap berjalan secara profesional.

Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Dalam praktik sehari-hari, kantor hukum saya saat ini paling banyak menangani perkara atau sengketa tanah, baik di wilayah hukum Kabupaten Malang, Blitar, Pasuruan, Surabaya, dan Kediri.

Sengketa tanah tersebut berkaitan dengan peralihan hak atas tanah yang tidak prosedural dan atau dengan melawan hukum, sengketa waris, gono gini, status kepemilikan tanah, dugaan penyerobotan dan penguasaan tanah, maupun perbuatan melawan hukum dalam penguasaan dan perolehan hak atas tanah. Bahkan ada yang masuk ranah pidana berkaitan dengan penyerobotan maupun dugaan pemalsuan akta.

Ada yang bisa diselesaikan melalui mediasi di tingkat desa dengan Pemerintah Desa sebagai fasilitator, maupun proses litigasi di Pengadilan Negeri dan PTUN. Perkara-perkara itu kami tangani di PN Kepanjen, PN Malang, PTUN Surabaya, PTTUN, sampai Kasasi Mahkamah Agung RI.

Kami selalu mengutamakan penyelesaian secara perdamaian atau kekeluargaan, dan selalu berawal dari mediasi di tingkat Pemerintah Desa.

Dari pengalaman itulah saya melihat, satu berkas yang tidak cermat di hulu bisa melahirkan sengketa panjang di hilir. Satu peralihan hak yang tidak prosedural bisa menyeret keluarga ke dalam perkara waris, gono gini, hingga pidana. Karena itu, pembenahan di Kantor Pertanahan bukan sekadar urusan internal birokrasi, melainkan urusan kepastian hukum warga.

Persoalan kepastian itu juga terasa dalam hal yang paling sederhana, yaitu waktu. Jangka waktu penyelesaian atau penerbitan Sertifikat Hak Milik juga sangat tidak jelas, minimal 8 bulan. Ketika kita tanyakan ke BPN, pegawai BPN menjawab masih ada kekurangan berkas di kantor Notaris atau PPAT. Dan ketika kita tanyakan ke Notaris atau PPAT, jawabannya sudah di BPN.

Hal-hal seperti itu menurunkan kepercayaan masyarakat pada BPN. Warga dibiarkan menunggu tanpa kejelasan, sementara berkasnya saling dilempar antara satu meja ke meja lain.

Begitu pula ketika dalam proses sengketa perdata di Pengadilan Negeri menyatakan SHM tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena cacat keperdataan atau alas haknya. Seharusnya sudah bisa diajukan pembatalan atau penghapusan hak atas tanah oleh pihak yang dimenangkan dalam proses keperdataan, tanpa harus mengajukan pembatalan ke PTUN yang memakan waktu dan biaya. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum dan praktik pertanahan, termasuk SEMA No. 10 Tahun 2020 dan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020.

Kemudian adanya sertifikat ganda atas obyek yang sama, juga seharusnya tidak boleh terjadi. Satu bidang tanah, satu sertifikat, satu kepastian. Ketika prinsip sederhana itu saja tidak terjaga, wajar jika masyarakat bertanya, di mana letak kepastian hukum pertanahan itu.

Pada akhirnya, ujian sesungguhnya dari peristiwa ini bukan hanya pada apa yang ditemukan KPK, melainkan pada apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Malang berani melakukan koreksi menyeluruh, membuka ruang transparansi, dan memastikan setiap layanan berjalan bersih. Jika itu dilakukan, kepercayaan publik akan pulih. Jika tidak, digitalisasi hanya akan menjadi etalase baru bagi cara lama.

*) Penulis Agus Subyantoro, SH, Founding & Managing Partner Kantor Hukum “Agus Subyantoro & Partners”, dan Wakil Ketua I DPC PERADI Kepanjen.
*) Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Publisher

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Membangun Tradisi Warga dengan Penegakan Hukum

12 November 2026 - 10:24 WIB

Hari Ayah: Antara Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah

12 November 2026 - 07:19 WIB

Hari Pahlawan: Dulu Mereka Berjuang Merebut Kemerdekaan, Kini Kita Berjuang Menegakkan Keadilan

9 November 2026 - 15:02 WIB

Mengandangkan Parade Sound Horeg

7 November 2026 - 15:50 WIB

Pascapenyadapan Komunikasi Presiden: Bersih-bersih Institusi Atau Perang Kekuasaan?

6 November 2026 - 20:43 WIB

Cuan Besar di Pertunjukan Diskotek Jalanan

4 November 2026 - 18:45 WIB

Trending di OPINI

©Hak Cipta Dilindungi !