BACAMALANG.COM – Situasi geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah, melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, mulai berdampak pada pelayanan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia.
Penutupan sejumlah jalur penerbangan (airspace) menuju dan dari kawasan Masjidil Haram memicu keresahan di kalangan ribuan jemaah umrah asal Indonesia yang saat ini berada di Tanah Suci.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi jemaah yang terlantar akibat pembatalan maupun pengalihan rute penerbangan.
Menanggapi situasi ini, pemerintah diminta meningkatkan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak konflik.
Pemerintah melalui kedutaan besar dan konsulat di negara-negara terkait diharapkan menjalankan tugas perlindungan warga negara secara maksimal, memastikan seluruh WNI, khususnya jemaah umrah agar dalam kondisi aman, terpantau, serta mendapatkan kepastian kepulangan.
Selain itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malang juga didorong untuk proaktif memitigasi dampak konflik terhadap warganya yang sedang menjalankan ibadah umrah.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah taktis melalui kantor perwakilan diplomatik di Arab Saudi maupun negara-negara transit di kawasan Timur Tengah.
“Kami meminta pemerintah melalui kedutaan besar dan konsulat di wilayah terdampak untuk menjalankan tugas perlindungan warga negara dengan maksimal. Sangat krusial memastikan seluruh WNI, khususnya jemaah umrah, dalam keadaan selamat, terpantau, dan mendapatkan kepastian kepulangan,” tegasnya.
Zulham juga mendorong Pemerintah Kabupaten Malang agar segera melakukan langkah koordinatif dengan pihak Imigrasi guna melakukan pendataan menyeluruh terhadap warga Kabupaten Malang yang tengah menjalankan ibadah umrah.
Menurutnya, validasi data tersebut penting agar pemerintah daerah dapat memantau kondisi para jemaah secara real-time sekaligus memberikan kepastian informasi bagi keluarga yang menunggu di Tanah Air.
“Pemkab harus segera berkoordinasi dengan Imigrasi untuk memvalidasi data warga Kabupaten Malang yang saat ini sedang menjalankan ibadah umrah. Langkah ini penting agar kondisi mereka dapat dipantau secara real-time dan memberikan ketenangan bagi keluarga yang menunggu di rumah,” ujarnya.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
