Oleh: Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd., MCE. (Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Terbitnya Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 menandai langkah lanjutan pemerintah dalam menata penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Kebijakan ini hadir di tengah tuntutan perubahan zaman, dinamika kurikulum, serta kebutuhan akan tata kelola pendidikan yang lebih adaptif dan berkeadilan. Namun, sebagaimana kebijakan publik lainnya, regulasi ini perlu ditimbang secara kritis: sejauh mana ia mampu menjawab kebutuhan nyata guru, siswa, dan sekolah di lapangan?
Secara umum, Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, mulai dari penguatan peran satuan pendidikan, penataan proses pembelajaran, hingga penyesuaian mekanisme pengelolaan pendidikan. Regulasi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih terstruktur, responsif, dan selaras dengan arah pembangunan sumber daya manusia. Namun, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan normatifnya, melainkan juga oleh dampaknya dalam praktik.
Bagi guru, kebijakan ini membawa implikasi yang cukup signifikan. Di satu sisi, regulasi ini membuka peluang penguatan peran guru sebagai pendidik profesional yang tidak semata-mata berfokus pada administrasi, tetapi juga pada kualitas pembelajaran. Guru diharapkan semakin adaptif, reflektif, dan mampu menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Namun, di sisi lain, tantangan implementasi tetap tidak dapat diabaikan. Tanpa pendampingan yang memadai, kebijakan baru justru berpotensi menambah beban administratif atau menimbulkan kebingungan di tingkat sekolah. Guru membutuhkan kejelasan, pelatihan berkelanjutan, serta ruang dialog agar kebijakan ini benar-benar menjadi alat penguat, bukan tekanan baru.
Dari sudut pandang siswa, Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 diharapkan mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan. Penataan sistem pendidikan seharusnya bermuara pada kepentingan peserta didik: proses belajar yang manusiawi, adil, dan mendorong tumbuhnya potensi akademik maupun karakter. Namun demikian, kebijakan yang baik di atas kertas tidak selalu otomatis berdampak positif di ruang kelas. Perbedaan kondisi sekolah, latar belakang sosial ekonomi siswa, serta akses terhadap sarana pendukung pembelajaran masih menjadi tantangan besar. Tanpa kebijakan turunan yang sensitif terhadap keragaman konteks, risiko ketimpangan mutu pendidikan tetap mengintai.
Sementara itu, bagi sekolah sebagai satuan pendidikan, regulasi ini menuntut kesiapan manajerial dan kelembagaan yang tidak ringan. Kepala sekolah dan pengelola pendidikan dituntut mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kondisi lokal. Sekolah-sekolah di perkotaan dengan sumber daya memadai mungkin relatif lebih siap, tetapi sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar masih memerlukan dukungan ekstra. Tanpa penguatan sumber daya manusia, sarana, dan anggaran, kebijakan berisiko menjadi beban struktural bagi sekolah.
Meski demikian, Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 patut diapresiasi sebagai bagian dari ikhtiar pembaruan sistem pendidikan nasional. Regulasi ini menunjukkan kesadaran bahwa pendidikan tidak dapat berjalan stagnan dan harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun, apresiasi tersebut perlu diiringi dengan evaluasi yang jujur dan berkelanjutan. Kebijakan pendidikan seharusnya bersifat dialogis, terbuka terhadap masukan dari guru, sekolah, dan masyarakat.
Ke depan, pemerintah perlu memastikan bahwa implementasi kebijakan ini disertai sosialisasi yang jelas, pendampingan yang konsisten, serta mekanisme evaluasi yang transparan. Pelibatan guru dan praktisi pendidikan dalam proses perbaikan kebijakan juga menjadi kunci agar regulasi tidak terputus dari realitas lapangan.
Pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik regulasi dirumuskan, tetapi oleh seberapa bijak dan adil ia diterapkan. Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 akan menemukan maknanya apabila benar-benar menjadi instrumen yang memberdayakan guru, memerdekakan siswa, dan menguatkan sekolah. Di sanalah masa depan pendidikan Indonesia dipertaruhkan.
*)Tulisan ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi BacaMalang.com
